"Selain membahas peningkatan upah buruh, kita juga terus menyusun strategi mengurangi pengeluaran buruh, salah satunya melalui pembangunan rumah-rumah bagi buruh," kata Menaker usai memimpin rapat persiapan pencanangan "Program Sejuta Rumah" di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin.
Rencananya, peresmian pembangunan tiang pancang Program Sejuta Rumah itu akan dilakukan Presiden Joko Widodo di Semarang, Jawa Tengah, sekaligus menyambut Mayday atau Hari Buruh Internasional.
Khusus untuk buruh/pekerja, pemerintah menargetkan pembangunan 10.000 unit rumah dalam bentuk rusunawa (rumah susun sederhana sewa) yang merupakan bagian dari Program Sejuta Rumah dan lokasinya diutamakan berada di sekitar kawasan-kawasan industri.
Saat ini tercatat ada sembilan provinsi yang telah mengusulkan penyediaan lahan bagi pembangunan rusunawa dan menyepakati pembangunan rumah buruh yaitu DKI Jakarta, Banten, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Bali.
Sedangkan hasil koordinasi Tim Percepatan Penyediaan Perumahan bagi Pekerja/Buruh (P3UP) mendapati laporan saat ini kawasan industri yang mempunyai lahan kosong berjumlah 13 kawasan dengan luas lahan kosong sebanyak 3.634,60 hektare.
Hanif mengatakan rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu fasilitas kesejahteraan pekerja namun tidak semua pekerja mempunyai kesempatan menghuni rumah yang layak bagi pekerja dan keluarganya.
"Pemerintah mendorong penyediaan rumah bagi para pekerja yang termasuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk mewujudkannya, kita kerja sama dengan Kementerian terkait, pemda, pengusaha, BUMN, bank dan unsur terkait lainnya," kata Hanif.
Dengan penyediaan rumah tersebut, pengeluaran buruh akan berkurang untuk biaya sewa rumah dan biaya transportasi pun akan bisa dihemat karena lokasi rumah buruh diutamakan berada di kawasan-kawasan atau dekat lokasi industri.
"Idealnya sih, perumahan pekerja itu akan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan seperti klinik atau puskesmas yang bisa dimanfaatkan dengan harga murah, sehingga pengeluaran para buruh untuk biaya kesehatan pun akan menurun," katanya.
Selain itu, Hanif pun akan meminta perusahaan-perusahaan di kawasan industri agar memberikan dana pertanggungjawaban sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) mereka dalam bentuk beasiswa bagi anak pekerja yang membutuhkannya sehingga para buruh akan semakin terbantu.
Saat ini Tim P3UP yang terdiri atas Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan tahapan persiapan pembangunan.
"Kita terus melakukan melakukan penjajakan kerja sama dengan industri-industri sekaligus melakukan inventarisir dan verifikasi keabsahan lahan-lahan yang disediakan pemda dan kawasan industri. Kalau lahannya tidak bermasalah, kita berharap pembangunannya cepat selesai," kata Hanif.
Pewarta: Arie Novarina
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
