Kominfo ingatkan media soal pemberitaan berimbang

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Pusat Kerja Sama Internasional Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) Ikhsan Baidirus mengatakan pemberitaan media harus berimbang agar informasi yang diberikan bisa mendidik masyarakat.

"Media pemberitaan harus bisa merangkai informasi dari banyak sumber secara berimbang agar mendidik dan tidak membingungkan masyarakat," ujar Ikhsan di Gedung Kominfo, Jakarta, Senin.

Ikhsan menyampaikan hal ini setelah acara dialog media bertajuk "Global Media, Global Challenges" yang menghadirkan Wakil Menteri Telekomunikasi dan Komunikasi Rusia Alexei K. Violin sebagai pembicara.

Dia mencontohkan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin yang sempat mengkritik media Indonesia terkait pemberitaan masalah konflik Ukraina yang dia nilai hanya bersumber dari salah satu pihak.

"Mereka hanya ingin pemberitaan media yang berimbang. Sumber berita yang lebih banyak bisa memberikan informasi yang lebih objektif kepada masyarakat," tuturnya.

Karena itu, tambah Ikhsan, media pemberitaan harus menganalisis sumber-sumber tersebut terlebih dahulu sebelum dipublikasikan.

"Tentu masyarakat akan senang jika media memberikan informasi padat dan gampang dicerna," tuturnya.

Sementara itu dialog media bertajuk "Global Media, Global Challenges" menghadirkan empat orang sebagai pembicara, yaitu Wakil Menteri Telekomunikasi dan Komunikasi Rusia Alexei K. Violin, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin, Kepala Pusat Kerja Sama Internasional Kominfo Ikhsan Baidirus dan Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk Bambang Harymurti.

Dalam kunjungannya ke Indonesia dari Senin (23/3) hingga Kamis (26/3), Alexei K. Violin akan berkunjung ke media-media Indonesia dan membicarakan beberapa kerja sama dengan pemerintah seperti terkait pelaksanaan "e-government".

Menurut Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kominfo Ismail Cawidu, kedatangan Violin ini merupakan balasan setelah sebelumnya pihak Kominfo juga berkunjung ke Rusia, dalam rangka "second track diplomacy" atau diplomasi yang melibatkan masyarakat, dan melibatkan beberapa tokoh agama, pendidikan, media dan jurnalistik dari Indonesia.