Wapres nasihati Ahok agar santun berbicara

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menasihati Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar santun berbahasa saat menyampaikan pendapat di depan publik.

"Tadi Pak Wapres kasih nasihat, tegas dan keras boleh, tapi jangan kasar. Saya berterima kasih dengan Pak Wapres, saya katakan memang saya akan perbaiki untuk tidak kasar menyampaikan kata-kata," kata Ahok usai bertemu Wapres Kalla dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin.

Pada Senin sore, Wapres Kalla mengundang Mendagri Tjahjo, Gubernur Ahok, dan pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk membahas mengenai konflik yang terjadi di antara gubernur dan DPRD setempat selama ini.

Ahok juga menceritakan dalam pertemuan tertutup tersebut, bahwa Wapres menyampaikan supaya ada kekompakan dan kesinambungan di antara gubernur dan pimpinan DPRD.

"Pak Wapres sampaikan alangkah baiknya ini seperti keluarga, masa mau berantem terus. Ini tidak bisa pisah, pemerintahan daerah itu ya DPRD dan kepala daerah. Ini satu," kata Ahok.

Mendagri Tjahjo tiba di Kantor Wapres sekitar pukul 14.00 WIB yang kemudian disusul Ahok pukul 14.30 WIB.

"Jadi, hari Jumat kemarin adalah batas waktu terakhir apakah akan diputuskan perda, yang harus disetujui DPRD dan gubernur, atau melalui pergub yang ada. Hari ini, kami harus sudah menerima keputusan apakah perda atau pergub (tentang APBD DKI Jakarta)," kata Tjahjo.

Pihaknya sudah mendapatkan keterangan lisan dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan Gubernur Basuki terkait keputusan anggaran dan belanja Ibu Kota Negara tersebut.

"Semalam kami kontak ketua DPRD, arahnya mungkin ke pergub. Basuki juga sudah menelepon saya Jumat lalu, (mengatakan, red.) bahwa tidak ada kesepahaman sehingga mungkin (menerbitkan, red.) pergub," katanya.

Dia mengatakan dari hasil evaluasi draf rancangan perda tentang APBD 2015, empat hal harus diperhatikan pemda dan DPRD.

"Yang penting jangan sampai tersandera satu hari pun karena ini menyangkut aparatur Pemda DKI Jakarta yang harus dibayar gajinya, termasuk perencanaan program kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pembangunan rumah susun," ujarnya.

(T.F013/B/M029/M029)