Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu, meminta PT PLN (Persero) tidak ragu mengambil tindakan khususnya dalam program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW dan mengatasi daerah-daerah yang kekurangan listrik."Kalau ada keragu-raguan, apakah bertentangan dengan aturan atau perundang-undangan maka berkonsultasilah dengan atasan, ada presiden, ada semua. Dengan demikian, niat yang baik tidak jadi masalah di kemudian hari," katanya dalam jumpa pers di Kantor Pusat PLN Jakarta.Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja yang merupakan pertama kalinya ke PLN itu antara lain Menneg BUMN Sugiharto dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.Menurut Presiden, dalam keadaan mendesak maka wajib hukumnya PLN segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sehingga masalah bisa segera teratasi. Namun, Presiden tetap mengingatkan kepada jajaran PLN agar dalam mengambil tindakan dilakukan secara profesional, cermat, teliti dan transparan. "Sehingga, tidak ada dugaan-dugaan, tidak ada kekhawatiran, apalagi fitnah bahwa ada pelaksanaannya tidak berjalan sesuai aturan yang berlaku," katanya. Yudhoyono mengatakan, beberapa daerah seperti Sumatera Utara memang membutuhkan penanganan segera guna mengatasi krisis listrik di wilayah itu. Presiden mengatakan, dalam kunjungan ke PLN, dirinya ingin mendengar langsung tentang kondisi dan situasi yang dialami PLN serta program dan rencana aksi pembangunan ketenagalistrikan. Menanggapi pertanyaan banyaknya pembangkit baru seperti PLTU Cilacap dan PLTU Tanjung Jati B yang beberapa kali mengalami gangguan, Presiden meminta PLN tidak membiarkannya berlarut-larut. "PLN wajib mengambil solusi agar suatu proyek yang berjalan tidak baik mencapai kinerja sesuai yang direncanakan," ujarnya. Sementara itu, Direktur Utama PLN Eddie Widiono mengatakan, kedatangan dan arahan Presiden memberikan kepercayaan kepada PLN agar tidak ragu mengambil tindakan asalkan demi kepentingan masyarakat. "Instruksi Presiden adalah agar PLN melaksanakan `good corporate governance.` Presiden juga meminta PLN menggunakan logika, nurani dan profesionalisme. Kalau ada kesulitan jangan ragu-ragu berkonsultasi ke atasan bahkan ke Presiden," katanya. TDL Pada kesempatan itu, Presiden kembali menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) pada tahun 2007 mengingat masih rendahnya kemampuan daya beli masyarakat. "Subsidi masih diberikan meski tetap melalui pemikiran yang matang agar tidak mengganggu sehatnya APBN," ujarnya. Demikian pula, kebijakan pemerintah terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut Yudhoyono, kenaikan TDL maupun harga BBM akan memberatkan perekonomian rakyat.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006
