Rancangan oleh Rusia itu mengutip paragraf dari perjanjian perdamaian Februari, yaitu "memberikan ruang bagi pembahasan dan perjanjian mengenai masalah berkaitan dengan pemilihan umum daerah di wilayah tertentu Donetsk dan Lugansk", lapor AFP.
Rancangan itu diajukan Rusia setelah Ukraina pada Selasa mengesahkan dua undang-undang untuk otonomi lebih luas di wilayahnya di bagian timur, yang bergejolak dan dikuasai oleh pemberontak. Di wilayah tersebut, pertempuran antara para separatis dukungan Rusia dan pasukan pemerintah Ukraina telah menewaskan lebih dari 6.000 orang.
Rusia berpendapat bahwa perundang-undangan Ukraina tidak sejalan dengan kesepakatan damai yang dicapai pada Februari, yang ditujukan untuk mengakhiri pertempuran.
Rusia memperlihatkan keberatan terhadap syarat yang diajukan Kiev, bahwa sebelum mendapatkan otonomi, pihak separatis harus terlebih dahulu menyelenggarakan pemilihan daerah di bawah hukum Ukraina.
Dalam rancangan resolusi, Rusia mendesak Kiev untuk "segera memulai perundingan dengan para perwakilan wilayah-wilayah terkait".
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan, Rabu, langkah Ukraina "sangat melanggar" perjanjian yang dibuat pada Februari di Minsk.
"Kiev sedang berupaya untuk mengganti para pejabat terpilih dengan calon lainnya," katanya.
Namun, Ukraina sendiri menjaga agar undang-undang itu tidak melanggar perjanjian Minsk.
Proposal Rusia memiliki peluang kecil untuk disahkan karena adanya ketegangan antara anggota-anggota Dewan Keamanan dari Barat dan Rusia sejak krisis Ukraina muncul.
Duta Besar Lithuani untuk PBB, Raimonda Murmoakaite, mengatakan ia "merasa terkejut" membaca rancangan tersebut, yang disebutnya "sangat sepihak."
"Milisi-milisi ilegal telah sekian lama menolak perjanjian-perjanjian Minsk...Ukraina menjadi satu-satunya pihak yang bekerja untuk menerapkan perjanjian Minsk itu," katanya tentang kesepakatan tersebut.
(Uu.T008/B002)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015
