Bontang (ANTARA News) - Pemerintah tahun depan akan meneruskan penjualan saham (privatisasi) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) namun dilakukan secara bertahap. "Dulu biasanya penjualan dilakukan langsung 42 persen sekarang kita lakukan secara bertahap," kata Sesmeneg BUMNA Said Didu kepada wartawan di Bontang, Kaltim, Rabu. Menurut Said, penjualan saham dilakukan secara bertahap guna mengantisipasi kemungkinan adanya kenaikan harga saham. Dulu, tambahnya, dengan penjualan secara langsung maka ketika dua atau tiga tahun kemudian harga sahamnya mengalami kenaikan maka yang menikmati orang lain. "Dulu jika terjadi kenaikan harga saham profitnya dinikmati orang lain bukan pemerintah. Pemerintah jadi penonton saja. Sekarang tidak begitulah," kata Said Didu. Penjulan saham-saham tersebut akan dilakukan secara hati-hati dan dilakukan bertahap sehingga jika terjadi kenaikan harga saham pemerintah juga ikut menikmati hasilnya. Penjualan saham-saham BUMN tersebut, tambah Said Didu, sekarang strategi bukan seperti dulu dimana penjualan saham dipakai untuk belanja. Sekarang, katanya, penjualan saham dipakai untuk memperkuat perusahaan (right issue). Selain itu, tambah Said Didu, saat ini juga pemerintah dapat membeli kembali (buy back) saham-saham yang telah dijualnya seperti yang sedang dilakukan oleh PT Telkom saat ini. "Sekali-sekali pemerintah juga beli saham kalau memang saham tersebut baik. Jadi dilakukan buy back seperti saham PT Telkom," kata Said. Pemerintah telah mengizinkan PT Telkom untuk membeli kembali saham yang telah dijualnya sampai batas lima persen. Namun, kata Said, tidak ditargetkan berapa lama pembelian kembali saham PT Telkom tersebut harus selesai dilaksanakan. "Tergantung berapa maksimum volume saham yang boleh dibeli di pasar tiap harinya," kata Said. Tahun depan pemerintah akan melakukan penjualan saham 15 BUMN yang ada. Menurut Said, beberapa saham minoritas yang dimiliki pemerintah yang akan dijual. Ketika ditanyakan BUMN mana saja yang akan dijual, Said mengatakan tidak hafal, kemungkinan saham di industri kertas seperti Industri Kertas Padalarang. Untuk BUMN bidang pertambangan tidak akan dijual karena memang bidang ini justru yang paling baik dan menguntungkan. Yang jelas, kata Said Didu, BUMN-BUMN yang ada jika dikelola dengan baik akan menguntungkan. "Selama ini yang terjadi dengan BUMN kita karena ada intervensi non korporat. Kalau ngak ada itu pasti sehat, dan sekarang itu kita eliminirkan," kata Said. Untuk privatisasi BUMN ini, pada tahun 2007 ditargetkan mencapai Rp3,3 triliun yang menurut Said Didu target tersebut akan mudah dicapai.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
