Legislator : semua tidak setuju ISIS

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi I DPR RI Mahfuz Sidik menyatakan semua orang tidak setuju dengan adanya Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

"Kita memang tidak setuju, baik dengan organisasinya, baik dengan aksi-aksi mereka. Kita tidak setuju dan kita harus mencegah siapapun warga negara Indonesia untuk bergabung dengan mereka baik didalam maupun di luar," kata Mahfuz di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.

"Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus diberikan pemahaman dan penjelasan yang utuh tentang ISIS ini," imbuhnya.

Mahfuz menuduh ISIS ini adalah rancangan intelijen Amerika Serikat, Israel, dan Inggris yang ingin menciptakan kekuatan untuk menyelesaikan konflik di Irak dan Suriah.

Lebih lanjut Mahfuz mengatakan Israel juga berkepentingan agar konflik di Timur Tengah terus konflik berkepanjangan sehingga kepentingan Isreal itu tetap terjaga.

"Itu harus kita pahami. Jadi ISIS bukan dilahirkan dari rahim Islam tapi ISIS suatu gerakan radikal yang menggunakan label Islam yang lahir dari kekuatan-kekuatan di luar Islam," katanya.

Ia mengatakan cara untuk mencegah ISIS sebenarnya mudah.

"Apa mungkin masyarakat muslim di tempat lain yang awam, jauh dari paham radikalisme akan bergabung, tidak mungkin. Kalaupun bergabung, mereka yang dasarnya sudah menganut paham radikalisme. mudah kok memetakannya. Jadi orang lama, jaringan lama, asal derahnya juga daerah lama, dan tidak semuanya ikut karena sebagian tidak setuju ISIS."

"Konteks di Indonesia, gak sulit mengetahuinya. Sikap pemerintah soal ISIS, kenapa isu terorisme tidak pernah selesai di negeri ini. Ternyata banyak orang mulai curiga, jangan-jangan sebagian memang dilakukan penegakan hukum, sebagian memang dibiarkan agar tetap punya musuh dan tetap punya kerjaan," kata Mahfudz.

"Menurut saya, kalau masyarakat sudah paham apa dan bagaimana, maka semua kita akan bisa lebih proporsional menyikapi. Upaya membooming isu-isu ISIS sedemikian rupa, untuk menciptakan opini bahwa ini perlu agenda khusus, perlu kebijakan khusus, anggaran khusus, ini yang tidak boleh," kata Mahfuz.