"Yang diinginkan Presiden adalah dilakukan asesmen secara profesional sehingga yang duduk di situ betul-betul kompeten," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, menanggapi adanya tim sukses yang menjadi komisaris BUMN.
Menurut dia, semua dilakukan melalui proses asesmen di Kementerian BUMN. Presiden meminta agar pengisian jabatan itu disesuaikan dengan kebutuhan BUMN dan kompetensi yang ada.
"Jadi harus ada proses asesmen yang berlaku untuk semua kandidat yang akan didudukkan di posisi-posisi tersebut," katanya.
Dia menyebutkan berdasar peraturan yang ada, untuk BUMN strategis, komisaris utama dan dirutnya dipilih atas persetujuan Presiden.
"Yang lain berdasar RUPS di masing-masing BUMN," kata Andi usai rapat membahas integrasi lintas moda perkeretaapian di Jabodetabek dan Bandung.
Sementara itu terkait perlunya jabatan Wakil Panglima TNI, Andi mengatakan usulan itu sebenarnya sudah ada sejak pemerintahan Presiden SBY bahkan mulai 2006-2007.
"Kemarin Panglima TNI memaparkan secara komprehensif mulai dari hakekat ancaman hingga teknologi yang mengharuskan TNI melakukan restrukturisasi organisasi," katanya.
Ia menyebutkan Presiden meminta agar kajian itu disiapkan kerangka regulasinya dan tahapan implementasinya hingga 2019. "Setelah itu Presiden baru mengambil keputusan," katanya.
Ia menyebutkan yang harus disiapkan terkait restrukturisasi itu antara lain alokasi anggaran dan apa saja implikasinya.
"Itu yang nanti akan dipaparkan oleh Panglima TNI dalam pembahasan berikutnya tentang regulasi dan restrukturisasi organisasi TNI," katanya.
Pewarta: Agus Salim
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
