Jadi pemerintah harus menyampaikan kepada publik apakah akan melakukan eksekusi, tidak atau menunda. Ini yang harus dilakukan pemerintah,"Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah tegas terkait waktu pelaksanaan hukuman mati karena apabila tidak ada kepastian akan menimbulkan dampak hubungan luar negeri Indonesia dengan negara sahabat.
"Jadi pemerintah harus menyampaikan kepada publik apakah akan melakukan eksekusi, tidak atau menunda. Ini yang harus dilakukan pemerintah," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan eksekusi mati bagi terpidana mati sudah terlalu lama menjadi polemik dan menimbulkan dampak bagi politik luar negeri Indonesia.
Dia menjelaskan Indonesia yang tadinya "zero enemy" namun sekarang kemungkinan akan semakin banyak negara-negara yang tidak mendukung kebijakan Indonesia di forum internasional.
"Apabila mau menunda eksekusi mati dengan alasan karena hubungan baik antarnegara, saya kira ini harus dipikirkan berarti kita menjaga hubungan baik," ujarnya.
Dia menjelaskan saat kepemimpinan Presiden Soekarno pernah ada kebijakan terpidana mati asal Amerika Serikat tidak dieksekusi mati namun di deportasi setelah utusan Presiden John F Kennedy menemui Presiden Soekarno.
Hal itu menurut dia merupakan kebijakan politik sehingga hanya presiden yang memiliki hak itu untuk mengeksekusi atau menundanya.
"Presiden memiliki hak itu, lalu ketika tidak digunakan maka apakah kelanjutannya, apakah akan dieksekusi atau ditunda eksekusi itu? Ini adalah keputusan presiden jadi kita ini tergantung presidennya mau apa," katanya.
Menurut Fadli, berbagai macam cara dilakukan oleh negara-negara untuk melindungi warga negaranya mulai dari yang persuasif hingga ancaman.
Langkah persuasif menurut dia bisa dilihat dari langkah Australia yang banyak membantu Indonesia dalam bencana tsunami Aceh
"Masalah Aceh itu diungkit lagi meskipun tidak patut namun kita juga harus menghargai mereka memiliki andil," ujarnya.
Di sisi lain menurut Fadli, negara lain memiliki banyak "amunisi" untuk Indonesia di dunia internasional misalnya isu penyadapan yang termasuk masalah ekonomi.
Menurut dia pemerintah harus tahu konsekuensi apa yang dilakukan bukan hanya sekedar berbicara karena Indonesia akan menghadapi negara-negara yang sebelumnya menjadi sahabat Indonesia, nanti akan berbeda suara ketika di forum internasional.
"Apabila kita tidak butuh mereka ya tidak masalah namun kalau kita masih membutuhkan sebagai sahabat maka pemerintah harus berpikir ulang," ujarnya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
