Bisa jadi penyelenggara umrah pun dikambinghitamkan sebagai pemasok orang-orang yang mendukung ISISJakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan Inbound Indonesia (Asphurindo) KH Hafidz Taftazan mengimbau Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno untuk mengarahkan sejumlah penyelenggara umrah di Tanah Air terkait "Islamic States of Iraq and Syria" (ISIS).
"Para penyelenggara umrah belakangan ini merasa prihatin adanya biro perjalanan wisata membawa wisatawan dari Tanah Air ke Turki yang 16 di antaranya melepaskan diri dari rombongan dan diduga menyeberang ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS," katanya di Jakarta, Kamis.
Dampak dari peristiwa itu, para penyelenggara umrah kini seolah kena "getahnya", apalagi ada umat Muslim hilang setelah diiming-imingi umrah gratis. Penyelenggara umrah dinilai seakan berperan untuk menyalurkan orang-orang yang berkeinginan kuat untuk bergabung dengan ISIS.
Menurut dia, pendapat miring itu harus diluruskan, karena itu ia mengaku heran munculnya anggapan biro perjalanan umroh dan haji diberi label atau stigma ikut berperan menyalurkan orang untuk pergi ke Suriah.
"Itu tidak betul, sebab seluruh penyelenggara umrah memberlakukan pengawasan ketat, baik tatkala berangkat dari Tanah Air maupun selama melaksanakan umrah di Tanah Suci. Pemerintah Arab Saudi pun kini makin meningkatkan pengawasan, termasuk lokasi penginapan jemaah hingga kelengkapan dokumen," katanya.
Oleh karena itu, ia berharap Menko Polhukam juga berperan dengan memberi pengarahan kepada pengurus penyelenggara umrah. "Semua pihak harus bergerak ke arah yang sama. Persoalan ini jangan dianggap ringan, terlebih pelaksanaan umrah merupakan ritual penting dan tak boleh dinodai oleh hal-hal negatif," harapnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Asphurindo, Hasan Kiat, menyatakan isu ISIS kini sudah menginternasional sehingga semua pihak harus meningkatkan kewaspadaan, terlebih bagi penyelenggara umroh dan haji.
"Bisa jadi penyelenggara umrah pun dikambinghitamkan sebagai pemasok orang-orang yang mendukung ISIS," katanya.
Ia berpendapat seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama. Kementerian Agama yang telah menjalin kerja sama dengan pihak Kepolisian dalam menertibkan penyelenggara umroh tanpa izin, juga harus tampil ke depan melakukan pengawasan.
"Kami memang punya ikatan pakta integritas dengan Kemenag. Tapi, dengan biro perjalanan lainnya yang illegal bagaimana?," tanya Hasan yang mantan anggota dewan tersebut.
Kemenag, menurut dia, juga harus meningkatkan pengawasan dalam penyelenggaraan umrah, misalnya, menempatkan personilnya di sejumlah bandara sekaligus pula sebagai upaya mendorong peningkatkan layanan bagi biro perjalanan umrah.
Pewarta: Arnaz
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2015
