Ruki klaim pimpinan KPK sekarang lebih padu

one for all, all for one seperti `Three Musketeers`"

Jakarta (ANTARA News) - Pelaksana tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiquerrachman Ruki menilai pimpinan lembaga penegak hukum ini sudah semakin menyatu.

"Pimpinan saat ini lebih melting, lebih padu. Itu yang tidak disadari (masyarakat). Keputusan diambil bersama oleh lima orang pimpinan, kalau ada pimpinan yang tidak sependapat, kemungkinan pertama kita pending keputusannya," kata Ruki saat acara makan bersama wartawan di gedung KPK Jakarta, Rabu.

Hadir dalam acara yang dikemas dengan santai itu tiga orang plt pimpinan KPK yaitu Taufiquerrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, Johan Budi Sapto Pribowo yang dilantik presiden Joko Widodo pada 18 Februari 2015, serta pimpinan jilid III Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja.

"Kami berlima membuat langkah kecil tapi strategis, yaitu tidak ada pimpinan menangani bidang tertentu. Tetapi lima orang pimpinan menangani satu, one for all, all for one (satu untuk semua, semua untuk satu) seperti (film) Three Musketeers," ungkap Ruki.

Artinya bila ada deputi atau direktur bidang pencegahan dan penindakan yang ingin melaporkan perkembangan pada bidang masing-masing maka satuan tugas terkait menghadap ke lima orang pemimpin sekaligus.

"Kalau tidak bisa (bertemu) pimpinan berlima ya berempat, atau bertiga untuk menganalisa, memberi petunjuk ke para pelaksana teknis. Jadi tidak ada lagi bidang pimpinan masing-masing. Itu langkah kecil yang strategis," tegas Ruki.

Dengan cara tersebut, menurut Ruki, baik deputi maupun direktur di KPK pun bekerja dengan maksimal.

"Dampak lain adalah berfungsinya para deputi dan direktur di institusi ini. Kalau ada deputi atau direktur tidak tahu masalah itu, untuk apa jadi deputi dan direktur? Yang jelas pelaksana teknis yang akan berhadapan ke kita," tegas Ruki.

Ruki menilai kebijakan tersebut pun membuat organisasi KPK kembali bekerja pasca terganggu dengan penonaktifan dua orang pemimpin KPK --Abraham Samad dan Bambang Widjojanto-- karena menjadi tersangka di Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Selain itu sejumlah penyidik dan pejabat KPK dipanggil Bareskrim untuk diperiksa sehingga menimbulkan ketakutan dalam internal KPK.