"Keterangan dari pedagang, produksi cabe asal Sumbar sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi kenyataannya dari total produksi itu hanya sekitar lima persen saja yang beredar di Sumbar, sementara 95 persennya dijual ke luar, terutama ke Riau sehingga terjadi kelangkaan dan harga otomatis naik," kata dia di Padang, Rabu.
Menurut dia, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumbar, pedagang memasok cabe dari Jawa yang harganya relatif lebih murah dari cabe lokal.
"Persoalannya, pasokan cabe dari Jawa itu terindikasi dimonopoli oleh sejumlah oknum pedagang yang bisa memainkan harga, sehingga mempengaruhi angka inflasi di Sumbar," kata dia.
Menurut dia, Pemprov Sumbar akan berupaya memutus monopoli itu dengan mendorong Perusahaan Daerah(Perusda) untuk ikut menjadi pemasok komoditi yang berpengaruh besar terhadap inflasi di Sumbar yaitu cabe dan beras.
"Pemerintah akan intervensi untuk mengendalikan harga cabe dan beras," kata dia.
Sementara itu, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Wilayah Sumbar, Puji Atmoko mengapresiasi tindakan gubernur yang turun langsung meninjau harga ke pasar karena selama ini menurut dia, diskusi pengendalian inflasi Sumbar lebih banyak di belakang meja.
"Kita berharap dengan adanya tindakan seperti ini, akan berpengaruh positif terhadap angka inflasi Sumbar,"kata dia.
Data Januari dan Februari 2015 menurut dia, angka inflasi sudah turun dibanding tahun lalu yang mencapai 11,8 persen.
"Pada Januari dan Februari malah mengalami deflasi (penurunan) mencapai minus 2,9 persen dibanding sebelumnya pada Desember 2014," kata dia.
Menurutnya, bulan Maret ini ada tren kenaikan angka inflasi, namun tidak tinggi.
"Mudah-mudahan tahun ini akan mengalami deflasi diakhir tahun," kata dia.
Sidak Gubernur ke Pasar Raya itu ikut didampingi oleh Wakil Wali Kota Padang Emzalmi, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Wilayah Sumbar, Puji Atmoko dan sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemprov Sumbar.
Pewarta: Agung Pambudi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
