Pertemuan DPR - Parlemen Eropa bahas perdagangan bebas - ANTARA News

Parlemen Eropa ingin membuka kran `free trade Agreement` karena saat ini berkembang dan mereka meminta agar kran itu dibuka lebih banyak,"

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan pertemuan antara DPR RI dengan perwakilan Parlemen Eropa lebih banyak membicarakan mengenai perdagangan bebas karena dinilai perlu pembicraan lebih serius untuk kerja sama tersebut.

"Parlemen Eropa ingin membuka kran free trade Agreement karena saat ini berkembang dan mereka meminta agar kran itu dibuka lebih banyak," kata Agus di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikan Agus usai menerima kunjungan perwakilan Parlemen Eropa dari negara Jerman, Belanda, Inggris dan beberapa negara di Eropa Barat.

Dia mengatakan dalam pertemuan itu parlemen Eropa menjelaskan bahwa mereka sudah melakukan kesepakatan dengan negara ASEAN seperti Singapura dan Thailand.

"Namun dengan Indonesia masih banyak hal yang perlu dibicarakan serius karena belum banyak item yang dilaksanakan dalam perdagangan bebas itu," ujarnya.

Agus mengatakan dirinya menyampaikan bahwa Indonesia sangat sulit mendapatkan visa schangen. Dia mengatakan DPR RI meminta pada parlemen Eropa agar hal seperti itu bisa dipermudah dan mereka berjanji akan membicarakan hal itu dengan pihak terkait.

"Mereka apresiasi dan akan dibicarakan dengan pihak terkait seperti imigrasi dan Kementerian Luar Negeri," katanya.

Selain itu menurut dia dalam pertemuan itu dibicarakan mengenai kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal itu ujar dia karena negara-negara eropa memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat sehingga kerja sama dalam bidang pendidikan perlu ditingkatkan.

"Kerja sama itu perlu di tingkatkan melalui pendidikan dan kita juga bisa akselerasi antara universitas di Indonesia dengan di Eropa Barat," katanya.

Selain itu Agus menjelaskan parlemen Eropa juga sempat menanyakan kebijakan hukuman mati yang dijalankan di Indonesia. Hal itu menurut dia dijawab oleh DPR RI bahwa Indonesia menerapkan hukuman mati bagi terpidana narkoba dan terorisme.

"Kami jelaskan bahwa penerapan hukuman mati hanya untuk narkoba dan terorisme serta hal yang berkaitan dengan pengrusakan generasi muda," katanya.

Dalam pertemuan itu Agus didampingi Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiqq, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya dan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Nurhayati Ali Assegaf.