"Kita sudah jadwalkan Kamis (19/3) itu hasil akhir dari pembahasan dengan Pemprov melalui TAPD akan keluar karena prosesnya sudah mulai hari ini," kata Anggota Badan Anggaran Bestari Barus di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.
Dari informasi yang didapatkan DPRD hari Senin ini sudah memulai rapat Badan Anggaran (Banggar) secara internal dan besok pada tanggal 17-18 Maret akan ada evaluasi dari temuan Kemendagri serta Kamis mereka menjadwalkan keputusan akhir, penelitian akhir, persetujuan pimpinan dewan, komisi dan fraksi terhadap proses itu.
Pada pembahasan dengan eksekutif dan TPAD esok hari, kata Ketua Fraksi Partai Nasdem itu, tidak akan ada perubahan jumlah total APBD karena sudah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp73,08 triliun dan hanya akan membahas hasil temuan Kemendagri yang melarang terlaksananya beberapa program.
"Angkanya tidak akan berubah, tetap segitu. Jadi besok akan kita tanyakan bagaimana kemudian hasil temuan ini untuk ditindak lanjuti dalam RAPBD ke depan karena dilarang itu akan kita bicarakan solusinya apakah akan diganti atau tidak, yang jelas jumlahnya harus segitu," katanya.
Ketika ditanya apa solusi yang diajukan oleh DPRD atas temuan Kemendagri tersebut, Bestari mengungkapkan pihaknya sudah berkonsentrasi pada pelayanan masyarakat sehingga berharap pada pembahasan besok hanya fokus pada hal tersebut.
"Kita sudah konsern pada pelayanan masyarakat dimaksimalkan, makannya pada pembahasan besok jangan lagi orang kasihnya hal yang lain-lain tapi pelayanan masyarakat dimaksimalkan, untuk penggantian akan ketahuan besok ketika ditanyakan pada TAPD," katanya.
Dia juga menambahkan jika memang harus dilakukan penggantian dalam APBD tersebut maka pihak eksekutif yang harus menggantinya namun jumlah totalnya harus tetap di angka tersebut.
Dalam rapat selanjutnya dengan TAPD hingga keputusan pada hari Kamis (19/3), Bestari mengungkapkan akan berlangsung secara terbuka sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya pembahasan dalam rapat tersebut.
"Makanya rapat kita dengan TAPD akan berlangsung terbuka untuk bisa juga terawasi oleh masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya dikabarkan pada rapat Banggar tadi pagi pukul 10.00 WIB dewan menemukan beberapa item dalam APBD yang mereka klaim tidak ada dalam pembahasan dengan DPRD. Item yang dimaksud ialah penyertaan modal Pemprov DKI kepada beberapa perusahaan BUMD.
BUMD tersebut seperti PD Dharma Jaya yang mendapat modal sekitar Rp 51 miliar, PT Ratax Armada sebesar Rp 5,5 miliar, PT Cemani Kota sebesar Rp 112 miliar, PT Grahasari Surya Jaya sebesar Rp 48 miliar, dan PT RS Haji Jakarta sebesar Rp 100 miliar. Jika dijumlahkan, totalnya mencapai Rp 316 miliar.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
