Pemerintah didesak supervisi biro umrah antisipasi ISIS

Jangan sampai terulang perjalanan ibadah menjadi modus untuk berangkat ke Suriah dan bergabung dengan ISIS. Walaupun biro perjalanan tidak terkait, tetapi hal tersebut tidak boleh terjadi lagi,"

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah untuk melakukan pengawasan dan supervisi terhadap biro perjalanan umroh untuk mengantisipasi adanya warga Indonesia yang bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

"Jangan sampai terulang perjalanan ibadah menjadi modus untuk berangkat ke Suriah dan bergabung dengan ISIS. Walaupun biro perjalanan tidak terkait, tetapi hal tersebut tidak boleh terjadi lagi," kata Saleh Daulay melalui pesan elektronik diterima di Jakarta, Minggu.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan sikap ISIS yang agresif dalam merekrut anggota baru merupakan ancaman serius bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Tidak enak didengar bila ada jamaah umrah yang ternyata justru bergabung dengan ISIS. Sejak dari Indonesia mungkin sudah diniatkan mau berpisah dari rombongan dan pergi ke tempat lain," tuturnya.

Untuk sementara, Saleh menilai Kementerian Agama bisa mengeluarkan surat edaran agar biro perjalanan haji dan umrah hanya melayani perjalanan umrah yang berangkat langsung ke Arab Saudi.

Dengan demikian, seluruh jamaah bisa dipastikan sampai ke Tanah Suci dan betul-betul tujuannya hanyalah untuk ibadah. Jika singgah di berbagai negara, bisa saja dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan lain.

Untuk meningkatkan minat, biro perjalanan haji dan umrah banyak yang menawarkan wisata religi ke negara-negara Islam. Ada yang ke Turki, Palestina, dan negara timur tengah lainnya.

"Agar perjalanan umrah tidak dijadikan sebagai modus, wisata-wisata religi seperti ini mungkin bisa ditiadakan untuk sementara. Nanti kalau sudah normal, silahkan dibuka lagi," kata Saleh yang juga Ketua Komisi Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat itu.