Wapres temui ratusan WNI di KBRI Tokyo

Tokyo (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menemui ratusan Warga Negara Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Tokyo, Jepang, dalam rangkaian kunjungannya ke negara Matahari Terbit tersebut.

Pantauan Antara di KBRI Tokyo, Minggu malam, ratusan orang telah memadati ruangan tempat pertemuan tersebut berlangsung sebelum Wapres tiba.

Sebelum pertemuan tersebut, Jusuf Kalla dijamu oleh Duta Besar RI untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra, dalam santapan malam dengan menu sejumlah makanan Indonesia.

Dalam sambutannya kepada warga Indonesia di Jepang, JK mengemukakan bahwa dirinya adalah orang yang beruntung karena dapat terpilih sebagai wakil presiden di dua masa kepemimpinan yang berbeda.

Wapres juga mengemukakan bahwa Presiden Joko Widodo juga akan berkunjung ke Jepang pekan depan.

Jusuf Kalla dalam kunjungannya ke Jepang kali ini menemui sejumlah pejabat dan pebisnis perusahaan Jepang.

Selain itu, Wapres mengikuti perhelatan Konferensi PBB ke-3 tentang Pengurangan Risiko Bencana di Sendai, Jepang, Sabtu (14/3).

JK mengatakan, penanggulangan bencana alam yang kerap terjadi di berbagai negara di belahan dunia termasuk Indonesia membutuhkan kerja sama internasional guna memulihkannya.

"Tentunya Indonesia tidak akan mampu untuk melakukan pemulihan bencana secara cepat tanpa dukungan dunia internasional," kata Wapres saat memberikan sambutan dalam perhelatan tersebut.

Jusuf Kalla mengingatkan bahwa frekuensi dan tingkat kerusakan bencana semakin meningkat dan sangat mempengaruhi manusia sehingga menjadi pertanda serius untuk dicatat karena ada jutaan orang yang hidupnya terkena dampak bencana.

Selain itu, ujar dia, risiko dari kerugian ekonomi, dan juga kerusakan dari pembangunan meningkat lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pencegahan melalui upaya pengurangan risiko bencana merupakan tindakan yang sangat berharga.

"Indonesia seperti Jepang adalah salah satu negara yang paling rentan terhadap bencana alam. Sebagai konsekuensi, kesiapsiagaan bencana harus melekat dalam prioritas nasional dan agenda pembangunan," katanya.