Kita melihat bahwa kelemahan kita saat ini infrastruktur pertama di daerah-daerah seperti di Air Sugihan bagaimana daerah itu menghadapi MEA listrik sudah 30 tahun belum ada,"

Palembang (ANTARA News) - Ketua Komisi VI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir menilai kelemahan dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA) adalah infrastruktur.

Ketua Komisi VI DPR RI, Hafisz Tohir menyampaikan hal itu di Palembang, Sabtu ketika ditanya mengenai kelemahan apa dalam menghadapi MEA sehubungan resesnya ke daerah pemilihan Sumatera Selatan.

Menurut dia, dalam menghadapi MEA 2015 akhir Indonesia sudah terbuka, ada 10 negara ASEAN tidak boleh lagi ada batasan-batasan untuk melakukan investasi di 10 negara ASEAN.

"Kita melihat bahwa kelemahan kita saat ini infrastruktur pertama di daerah-daerah seperti di Air Sugihan bagaimana daerah itu menghadapi MEA listrik sudah 30 tahun belum ada," katanya.

Ia mengatakan, ini akan menjadi pekerjaan rumah bersama, PR pemerintah, PR DPR juga untuk sama-sama memberikan listrik itu ke Air Sugihan.

Dalam konteks pemerintahan Jokowi-JK ini ada program 35 ribu MW untuk bangun listrik tentu saja pihaknya akan meminta kepada PLN untuk mendahulukan daerah-daerah yang belum berlistrik tersebut, ujar wakil rakyat itu.

Karena, lanjutnya, orang industri maupun investor tidak akan masuk ke suatu daerah kalau fasilitas-fasilitas infrastruktur itu belum ada.

Jadi yang terkait fasilitas listrik, air, telpon, jalan dan kesiapan kabupaten dan kota tersebut untuk membuat pelayanan kepada investor menjadi lebih mudah dan lebih ringkas.

"Kita sudah memanggil Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam negeri dan luar negeri dan BKPM sudah memberikan janji kepada kita bahwa proses investasi dibuat singkat kalau dulu bisa satu tahun tidak selesai sekarang bisa 60-90 hari sudah selesai semua termasuk daripada izin lokasi," tuturnya.

Ia menyatakan, mereka sudah membentuk manajemen satu pintu kalau dulu sebelumnya satu atap sekarang katanya satu pintu dengan itu bisa menyelesaikan semua proses-proses itu.

"Ini janji BKPM, harus kita monitor dan awasi, apakah satu pintu jalan baik atau tidak," katanya.

Pewarta: Susilawati
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015