Legislator tegaskan BUMN sebagai agen pembangunan

Dibentuknya BUMN oleh pemerintah pusat, tujuan utamanya agar seluruh potensi sumber daya bisa dikuasai negara baik darat, laut maupun utama yang tujuan akhirnya untuk mempercepat pembangunan yang merata di seluruh daerah,"

Sukabumi (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan mengatakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan agen pemmbangunan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat.

"Dibentuknya BUMN oleh pemerintah pusat, tujuan utamanya agar seluruh potensi sumber daya bisa dikuasai negara baik darat, laut maupun utama yang tujuan akhirnya untuk mempercepat pembangunan yang merata di seluruh daerah," katanya kepada Antara di Sukabumi, Jabar, Kamis.

Menurutnya, di setiap daerah pasti ada cabang BUMN seperti PT PLN dan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan PT Perkebunan Nusantara, seharusnya dimanfaatkan dan bersinergitas oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan tersebut seperti bisa meminta bantuan baik dalam bentuk Corporate Social Responsbility (CSR) maupun kegiatan pengembangan pembangunan lainnya.

Bahkan, BUMN juga berperan untuk memajukan kehidupan anak bangsa seperti pembangunan akses ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Namun, pihaknya masih menyayangkan sumber daya manusia yang tidak bisa mengelola perusahaan milik negara tersebut yang akhirnya selalu merugi dan harus mendapatkan penyertaan dana dari pemerintah.

"BUMN masih perlu dibenahi, karena dari rapat dengar pendapat (RDP) yang kami lakukan di DPR ada beberapa BUMN yang membuat anak perusahaan, namun induk perusahaan malah merugi dan yang untung anak perusahaannya. Sehingga kerap meminta penyertaan modal tambahan kepada negara," tambahnya.

Selain itu, Heri mengatakan pihaknya sudah mengusulkan bahkan masuk dari Progam Legislasi Nasional (Prolegnas) bahwa Undang-Undang BUMN harus diubah, agar ke depannya tidak ada lagi BUMN yang merugi dan yang terpenting bisa memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bahkan, BUMN ini harus menjadi corong pemerintah dalam progam swasembada dan kedaulatan pangan, agar Indonesia tidak lagi impor pangan. Lebih lanjut, setiap perusahaan juga harus mempunyai mental kuat untuk menghambat aktivitas "mafia" perusahaan yang hanya bisa mengeruk kekayaan bangsa ini.