Tiongkok akan "perbarui" kebijakan kunjungan ke Hongkong

Beijing (ANTARA News) - Pemerintah Tiongkok akan "memperbarui" kebijakannya tentang pemberian izin bagi warganya untuk masuk ke Hong Kong, wilayah dengan pemerintahan terpisah, kata surat kabar pemerintah pada Kamis di tengah kemarahan terhadap kerumunan pebelanja dari daratan utama.

"Kami berbicara dengan Daerah Administrasi Khusus Hong Kong tentang pembaruan kebijakan terkait kunjungan," kata Zhou Bo, Wakil Kepala Kantor Urusan Hongkong dan Makau, kepada harian China Daily.

Zhou tidak mengatakan kapan pembicaraan itu akan berakhir dan hanya mengatakan bahwa itu "tidak akan memerlukan waktu lama."

Warga Hong Kong kesal terhadap turis dari daratan Tiongkok yang membuat sesak pusat perbelanjaan dan membeli pasokan persediaan kebutuhan sehari-hari seperti popok bayi dan susu bubuk.

Polisi bahkan sempat menyemprotkan bubuk merica untuk membubarkan orang-orang setempat yang berseteru dengan pendatang dari daratan utama dan meneriaki mereka agar pulang ke Tiongkok.

Zhou mengatakan bahwa pengunjung dari daratan ikut mendorong kemajuan ekonomi di bekas koloni Inggris itu, dan juga Makau, tapi mereka juga menimbulkan beban yang berat.

"Kota mana pun tidak akan mmapu menerima kunjungan wisatawan yang jumlahnya meningkat drastis," katanya seperti dilansir kantor berita Reuters.

Ketegangan antara warga Hong Kong dengan orang Tiongkok daratan meningkat dalam beberapa bulan ini karena menyebabkan banjir pelintas di perbatasan dan persepsi mengenai penguatan cengkeraman Beijing atas kota itu.

Lebih dari 40 juta wisatawan daratan Tiongkok mengunjungi Hong Kong tahun lalu, jauh melebihi populasi penduduk kota itu yang tercatat sebanyak 7,2 juta.

Kepala Eksekutif Hong Kong Leung Chun-ying berjanji menyampaikan masalah wisatawan Tiongkok ke pemerintah pusat saat mengunjungi Beijing untuk rapat tahunan parlemen.

Hongkong dikembalikan ke Tiongkok pada 1997 dan menjadi daerah otonomi khusus dalam formula "satu negara, dua sistem" yang membuatnya memiliki hukum sendiri meski tetap berada di bawah otoritas Beijing.

Dalam unjuk rasa pendukung demokasi yang melumpuhkan sebagian kota selama 2,5 bulan tahun lalu, para pegiat menyeru pencalonan pemimpin kota yang lebih terbuka dalam pemilihan umum Hong Kong tahun 2017.(Uu.M007)