Jumlah petani berkurang 500.000 per tahun

Pekanbaru (ANTARA News) - Kementerian Pertanian menyatakan setiap tahun ada sebanyak 500 ribu rumah tangga petani yang beralih profesi ke bidang pekerjaan lain karena selalu mengalami kerugian disebabkan berbagai faktor termasuk tingginya biaya produksi sehingga meningkatkan resiko kerugian.

"Itu adalah salah satu persoalan yang menjadi temuan. Menteri Pertanian selama menjabat tiga bulan terakhir ini, telah berkunjung ke 22 provinsi dan sejumlah kota di Indonesia. Ada lima masalah yang menjadi temuan berkaitan dengan rencana swasembada pangan," kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian Momon Resmono dalam pidato diacara pembukaan Rakernas Perhiptani ke XIV di Hotel Tiga Dara, Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Rabu (11/3) malam.

Acara ini dihadiri juga oleh Ketua Umum DPP Perhiptani Isran Noor serta Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Perhiptani Riau Jefry Noer yang saat ini juga menjabat sebagai Bupati Kampar. Kemudian dihadiri 60 orang anggota Perhiptani perwakilan 17 provinisi se Indonesia.

Lima masalah tersebut, demikian Resmono, yang pertama yakni terjadinya kerusakan infrastruktur terutama terhadap jaringan irigasi yang mencapai 52 persen.

Ia mengatakan, hampir sekian lamanya, banyak irigasi baik primer maupun skunder tidak tertangani dengan baik sehingga melalui revolusi anggaran Kementan, termasuk dari APBN Perubahan, perbaikan jaringan irigasi menjadi skala prioritas.

"Kementan menargetkan jaringan irigasi kedepan bisa mengairi 3 juta hektare lahan pertanian. Kemudian Kemen PU juga mendukung dengan memperbaiki 49 waduk termasuk jaringan irigasi primer maupun sekunder dengan anggaran yang mencapai Rp4 triliun tahun 2015," katanya.

Masalah kedua yang juga menjadi temuan serius adalah persoalan benih, dimana pada 2014 realisasi beni secara nasional tidak lebih dari 20 persen.

"Jadi bisa bayangkan, 80 persen anggaran yang telah disediakan pemerintah tak terserap baik oleh para petani dan pihak-pihaknya yang terlibat dalam sektor pertanian," katanya.

Kemudian masalah ketiga, lanjut dia, adalah ketersediaan pupuk terutama untuk memenuhi enam tempat di Jawa Tengah dimana sempat masuk distributor pupuk ilegal, yang tadinya subsidi kemudian diubah menjadi pupuk non subsidi sehingga mendatangkan kerugian besar bagi petani.

Untuk mengatasinya, kata dia Kementan bekerjasama dengan TNI/Polri hingga telah berhasil menangkap para pelakunya.

Masalah keempat menurut dia adalah masalah tenaga kerja, dimana pada tahun 2003 berdasarkan data Biro Pusat Statistik ada sekitar 31 juta tenaga kerja di sektor pertanian, tetapi pada 2013, tinggal 26,5 juta sehingga rata-rata setiap tahun rumah tangga petani yang beralih profesi mencapai 500 ribu rumah tangga.

Hal itu yang kemudian menurut dia mengakibatkan pada saat tanam atau panen negara ini kekurangan tenaga kerja, sehingga sekarang harus dioptimalkan peranan petani dan alat yang ada untuk sektor pertanian.

"Masalah terakhir adalah persoalananya ada di Perhiptani. Yakni belum optimalnya peran penyuluhan dalam program-program pertanian. Dan di sinilah saya berharap Perhiptani untuk meningkatkan peran penyuluhan dalam mendukung program-program pertanian," katanya.

Pihaknya juga meminta peranan setiap pemerintah daerah dalam mendukung rencana swasembada pangan di tanah air. "Termasuk Kampar yang sejauh ini memang telah menjalankan program-program pertanian berkualitas," katanya.

Bupati Kampar Jefry Noer yang juga Ketua DPW Perhiptani mengatakan pihaknya siap untuk swasembada pangan bahkan telah menjalankan berbagai program jauh sebelum era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

(KR-FZR)