Pemerintah yakin kurs bukan masalah serius

Sekarang persoalan ini tidak bisa menyandera kita karena subsidi sudah tidak ada lagi,"

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah meyakini persoalan kurs yakni melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir bukan masalah serius karena Indonesia telah mengantisipasi dengan kebijakan pelepasan subsidi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil dalam jumpa pers setelah rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, mengatakan dulu kenaikan kurs bisa jadi persoalan yang sangat berpengaruh.

"Sekarang persoalan ini tidak bisa menyandera kita karena subsidi sudah tidak ada lagi," kata Sofyan Djalil.

Pada kesempatan itu, diundang Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Sofyan mengatakan dalam rapat itu Presiden ingin mengetahui dan memastikan bahwa koordinasi sudah berjalan dengan baik dan semua kebijakan sudah diimplementasikan sesuai harapan.

"Secara umum ini adalah koordinasi yang cukup bagus, Presiden melihat langsung koordinasi antar lembaga negara berjalan dengan baik," katanya.

Ia menambahkan, pelemahan rupiah bersifat temporer karena pengaruh eksternal sementara di dalam negeri, Indonesia sudah dianggap cukup baik dalam mengantisipasinya.

"Apa yang kita lakukan dianggap cukup baik bahwa fiskal kita bertanggung jawab. Subsidi tidak ada lagi," katanya.

Pada kesempatan yang sama ia menyampaikan pemerintah sudah mulai melakukan reformasi struktural salah satunya dalam hal layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang akan terus diperluas hingga ke tingkat-tingkat kabupaten di seluruh Indonesia.

"Dari sisi inflasi juga cukup terkontrol dan target yang sudah ditetapkan kami yakin bisa tercapai," katanya.

Sofyan mengatakan, pemerintah juga fokus untuk melaksanakan pembangunan infrastrktur bagian dari APBN yang akan dilaksanakan sesuai rencana dan akan diawasi oleh BPKP.

Pada Jumat (13/3) pemerintah akan melakukan koordinasi berbagai kementerian/lembaga untuk melakukan reformasi struktural lebih lanjut.

"Kita akan menyampaikan berbagai kebijakan baru, misalnya sistem insentif perpajakan," katanya.