Manado (ANTARA News) - Bank Indonesia (BI) khawatir kurangnya pasokan listrik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia akan memicu tekanan inflasi, kata Deputi Gubernur Senior BI, Miranda S. Goeltom. "Potensi kekurangan pasokan energi khususnya listrik perlu lebih dicermati, karena dapat memicu tingginya tekanan inflasi," kata Miranda Goeltom, saat melantik Jeffrey Kairupan menjadi Pemimpin Kantor BI Manado menggantikan Joko Wardoyo, di Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Senin. Ia menilai, upaya peningkatan kapasitas produksi di sektor riil akan terancam, padahal permintaan domestik tengah meningkat, hal ini dapat terjadi inflasi tinggi, sehingga masalah kekurangan pasokan listrik harus dicermati. Miranda mengatakan, stabilitas ekonomi makro telah berhasil dijaga dan momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlangsung akan memberikan dampak positif pada perkembangan industri perbankan nasional. "Meski diperkirakan tidak akan tumbuh sebesar tahun 2005, penyaluran kredit yang semula lambat pada semester pertama tahun 2006, kini mulai berakselerasi seiiring realisasi proyek-proyek pemerintah mulai bergulir diberbagai daerah," ujarnya. Di tengah kecenderungan perkembangan dunia yang masih diliputi oleh tingginya ketidakpastian, ia menilai, maka pertumbuhan ekonomi nasional terindikasikan akan meningkat dalam triwulan terakhir dengan perkiraan pencapaian pertumbuhan tahunan 5,6 persen. Sementara itu, ia mengemukakan, tingkat inflasi diperkirakan akan relatif rendah dengan sasaran yang telah ditetapkan berkisar enam persen. Oleh karena itu, menurut dia, para pemimpin BI di masing-masing daerah ditantang melakukan fungsi edukasi guna mendorong memonetisasi perekonomian di masing-masing daerah. "Fungsi edukasi bukanlah tugas yang ringan, mengedukasi masyarakat dengan berbagai karakteristik dan kompleksitasnya merupakan tantangan dihadapi Pemimpin BI di masa depan," kata Miranda. Ia menegaskan, dibutuhkan kemampuan untuk melihat peristiwa dalam konteksnya yang dinamis dan utuh, sehingga mampu mencerna dan memaparkannya kembali dengan jelas, apalagi Pemimpin BI didaerah merupakan kepanjangan tangan Dewan Gubernur. Dengan melakukan fungsi edukasi, melengkapi peranan BI dalam masyarakat yang sangat penting dalam memberikan pelayanan melalui tugas di bidang perbankan dan kelancaran sistem pembayaran sesuai kebijakan arahan ditetapkan Dewan Gubernur, ujarnya. Pemimpin BI juga dituntut lebih membaurkan diri dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai kalangan (stakeholders) diwilayah kerjanya masing-masing ditengah era otonomi daerah saat ini, demikian Miranda. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006