Sampai saat ini pemerintah masih mencari formal ideal bentuk kompensasi yang hendak dikucurkan pemerintah kepada warga miskin dan kurang mampu di negeri ini,"
Pamekasan (ANTARA News) - Pemerintah masih mengkaji format ideal program kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang tepat untuk masyarakat Indonesia, kata anggota DPR RI Kholilurrahman.
"Sampai saat ini pemerintah masih mencari formal ideal bentuk kompensasi yang hendak dikucurkan pemerintah kepada warga miskin dan kurang mampu di negeri ini, termasuk kompensasi BBM kepada para nelayan," kata Kholilurrahman saat dialog dengan perwakilan masyarakat nelayan dan tokoh masyarakat di Pamekasan, Selasa.
Kholilurrahman mengemukakan hal ini, menanggapi keluhan masyarakat nelayan akan naiknya harga kebutuhan bahan pokok, meski harga BBM turun.
Sementara disatu sisi, harga jual ikan dari hasil tangkapan nelayan tetap, bahkan cenderung turun, akibat hasil tangkapan ikan banyak.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, sebagian program kompensasi BBM memang telah dikucurkan pemerintah melalui kantor pos dalam bentuk kartu Indonesia Sejahtera.
Akan tetapi, kata Kholil, program itu, masih perlu dievaluasi, mengingat di sejumlah daerah masih ditemukan banyak persoalan. Seperti salah sasaran, bahkan ada keluarga yang mampu justru ikut menikmati program untuk rakyat miskin tersebut.
"Makanya, formal ideal program kompensasi BBM ini masih terus dikaji," katanya menjelaskan.
Kholil dalam dialog dengan perwakilan masyarakat nelayan Pamekasan itu juga menjelaskan, bahwa Presiden Joko Widodo sebenarnya memiliki komitmen kuat untuk membangun bangsa ini lebih baik.
"Pak Jokowi itu orangnya sangat sederhana, merakyat dan sangat peduli terhadap rakyat kecil," tutur Kholilurrahman.
Namun demikian, perbaikan sistem tidak hanya cukup dengan komitmen baik, akan tetapi perlu dukungan dan komitmen dari semua pihak.
Selama ini, kata dia, banyak program baik pemerintah yang telah dicanangkan, namun karena pola dan sistemnya kurang bagus, maka hasilnya juga kurang maksimal.
"Inilah yang sedang dikaji pemerintahan Jokowi saat ini, yakni sistem yang baik, sehingga hasilnya juga bisa optimal untuk kesejahteraan rakyat," katanya menjelaskan.
Dialog yang digelar anggota DPR RI asal Pamekasan Kholilurrahman dengan masyarakat nelayan ini merupakan agenda reses wakil rakyat asal Pulau Garam Madura itu.
Kegiatan lainnya, melakukan inspeksi mendadak ke gudang Bulog Sub Divre XII Madura, meninjau lokasi tangkis laut yang rusak, serta melakukan serap informasi dengan para tokoh dan pegiat lembaga swadaya masyarakat terkait formal ideal pembangunan Madura, pascaoperasional Jembata Suramadu.
Pewarta: Abd Aziz
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015