PPP setuju partai dibiayai negara

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP PPP hasil Muktamar Surabaya Rusli Effendi menyatakan setuju pada wacana yang dilontarkan Menteri Dalam Negeri yakni parai politik dibiayai negara hingga Rp1 triliun.

"Saya kira usulan Mendagri itu wajar untuk membangun demokrasi yang baik," kata Rusli Effendi di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, biaya partai politik sangat mahal dan selama ini ditanggung sendiri oleh para fungsionaris dan kader partai politik.

Akibat beban berat yang harus ditanggung kader partai, kata dia, sehingga kadang-kadang kader sampai menghadapi persoalan hukum.

"Jika banyak kader partai politik yang menghadapi persoalan hukum terkait biaya parpol, maka akan mencederai penegakan demokrasi," katanya.

Ia menambahkan, usulan Mendagri itu wajar dan tidak berlebihan, karena biaya demokrasi itu sangat mahal.

Rusli mengatakan dalam hitungan yang proporsional, demokrasi harus berjalan baik dan dicerdaskan dengan kepentingan publik.

Jika partai politik dibiayai oleh negara, menurut dia, maka dapat menjalankan fungsinya untuk melakukan pendidikan politik dan membangun demokrasi yang baik.

"Kalau konsekuensinya harus siap diaudit oleh lembaga auditor negara, seperti BPK dan BPKP, tidak masalah. Apalagi, saat ini sudah memasuki era transparansi," katanya.

Rusli menegaskan, PPP tidak khawatir kalau dibiayai negara maka ruang gerak partai menjadi lebih terbatas.

Menurut dia, jika sumber dana parpol semuanya sama yakni berasal dari negara, maka kegiatan semua parpol akan semakin jelas dan lebih transparan.