Legislator dukung upaya presiden tentang Poros Kemaritiman

bilamana tidak dikembangkan potensi tersebut pembangunan daerah kemaritiman akan tidak berkembang.

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Michael Wattimena mendukung upaya Presiden Jokowo Widodo yang selalu menggaungkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Bahkan, langkah Presiden yang selalu mengedepankan masalah maritim di forum internasional, diapresiasi oleh politisi dari Partai Demokrat itu.

Menurutnya, banyak potensi yang terkandung dalam pembangunan daerah kemaritiman. Terlebih Indonesia berbagai negara terluas dari segi daratan dan pulau, wilayah lautnya termasuk ZEEI (5,8 juta km2) meliputi 75 persen total wilayahnya, terdiri dari 17.504 pulau (baru 13.466 yang telah diberi nama dan didaftarkan ke PBB), dan dikelilingi 95.181 km garis pantai.

"Kita lihat sektor Pariwisata Bahari, begitu juga keindahan dan estetika pulau-pulau kecil yang tersebar di 21 pulau di seluruh Indonesia yang tercakup dalam sabuk ekonomi kemaritiman,” kata Wattimena di Jakarta, Senin.

Dalam poros kemaritiman itu, juga terdapat sumber daya mineral dan gas. Hasil riset mengemukakan terdapat 60 cekungan yang berpotensi mengandung minyak dan gas yang menghasilkan 106,2 miliar barel minyak mentah. Belum lagi potensi pengembangan transportasi atau perhubungan laut dan pengembangan pelabuhan.

"Karena itu bilamana tidak dikembangkan potensi tersebut pembangunan daerah kemaritiman akan tidak berkembang," jelas dia.

Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) menambahkan, untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan maritim perlu dukungan yang memadai seperti fasilitas.

Saat ini jumlah armada pelayaran sebanyak 12.300 unit, armada non pelayaran 1856 unit, pelayaran rakyat 1357 unit, perintis 84 unit, dan Pelni 25 unit. Sedangan pelabuhan yang tersedia saat ini di seluruh Indonesia hanya 1.241 pelabuhan.

Ditambahkannya, dari jumlah tersebut, 112 BUMN dikelola oleh BUMN kepelabuhanan, sedangkan sebagian besar dikelola oleh Kementerian Perhubungan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) termasuk pelabuhan lokal dan internasional.

"Sementara pagu anggaran APBN-P tahun 2015 untuk Dirjen Perhubungan Laut Rp22.842.956.017. Tentunya keadaan angkutan laut saat ini sangat tidak sebanding dengan luas lautan yang kita miliki,” kata pria yang biasa disapa BMW ini.