Pendukung Ahok akan ajukan petisi pengusutan APBD

Jakarta (ANTARA News) - Warga dunia maya pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tergabung dalam akun twitter @TemanAhok menggalang dukungan dari warga untuk mengajukan petisi kepada penegak hukum agar segera mengusut aliran "dana siluman" Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kali ini kami mengusung tema penegakan hukum dalam menggalang petisi, sebagai dukungan kepada Ahok, dan lembaga hukum untuk segera menindak para pembegal APBD Jakarta," kata Kordinator Aksi Teman Ahok, Aditiya Yogi Prabowo, di sela aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu pagi.

Yogi dan komunitasnya mengajak warga DKI Jakarta membubuhkan tanda tangan pada spanduk sepanjang tiga meter sebagai bentuk dukungan pada petisi kepada penegak hukum agar mereka segera mengusut penyelewengan dana APBD dan memenjarakan para koruptor APBD DKI Jakarta.

Selain itu mereka menyediakan papan majalah dinding bagi warga DKI Jakarta yang ingin menyampaikan aspirasi mereka.

Dalam aksi kali ini para relawan juga memanfaatkan alat peraga pendukung seperti penjara dari kardus, serta foto Ahok mengenakan baju pendekar Pitung. Relawan juga membagikan bunga mawar putih kepada warga yang sedang menikmati Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

"Dengan pembagian bunga mawar putih yang berduri ini kita ingin menunjukan dibalik ketegasan Ahok ada ketulusan," kata dia.

Pada hari bebas kendaraan bermotor pekan lalu, Teman Ahok juga melakukan kegiatan serupa dan menyerukan bahwa Ahok tidak sendiri dalam kisruh APBD.

Polemik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta bermula dari pengajuan APBD melalui e-budgeting yang dilayangkan Ahok ke Kementerian Dalam Negeri tanpa tanda tangan persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.

DPRD menilai pengajuan anggaran e-budgeting itu bak surat bodong dan menyatakan akan menggunakan hak angket terkait keputusan Ahok itu.

Sementara Ahok menekankan e-budgeting bisa diajukan tanpa tanda tangan DPRD DKI Jakarta dan menyatakan sengaja tidak meminta persetujuan mengenai APBD agar "dana siluman" pengadaan peralatan Uninterruptible Power Supply atau UPS senilai Rp12,1 triliun yang telah dia coret tidak muncul lagi.