DPR: pemda harus bersinergi dengan BUMN

Sukabumi (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI mengatakan, Pemerintah Kota dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, harus bersinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Di Sukabumi cukup banyak BUMN, seperti PLN, Bulog, PT Barata, PTPN dan lain-lain, jika terjalin komunikasi harmonis dengan pemda maka kami yakin percepatan kesejahteraan masyarakat akan lebih cepat," kata Heri kepada Antara di Sukabumi dalam masa resesnya, Sabtu.

Menurut dia, Komisi VI DPR yang salah satunya membidangi BUMN bisa ikut mendorong jika pemda mempunyai kepentingan khususnya untuk masyarakat. Apalagi pada masa reses ini dirinya sengaja mendatangkan beberapa direksi atau pimpinan BUMN yang diharapkan bisa terjalin hubungan yang lebih harmonis antara kedua belah pihak.

Jika pemerintah setempat membutuhkan bantuan untuk pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM), pihaknya siap menjadi jembatan dengan Penyerta Modal Negara (PMN). Apalagi pada Sabtu, Direktur Bisnis PMN datang ke resesnya sehingga bisa terjalin komunikasi ke depannya.

"Jika sudah terjalin komunikasi antara pemda dengan BUMN tetapi tidak ada tanggapan maka laporkan kepada kami atau saya untuk segera mendorong agar bentuk bantuan yang diminta bisa segera dikucurkan asalkan sesuai aturan dan untuk kepentingan masyarakat," katanya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Adjo Sardjono mengatakan pihaknya menyambut baik pada reses yang dilakukan oleh DPR khususnya dari komisi VI, karena hubungan seperti ini sulit terjalin jika tidak ada pihak yang menyatukan.

Apalagi potensi wilayah Kabupaten Sukabumi yang belum terkelola penuh diharapkan bisa dipermudah dalam pengelolaannya jika bekerja sama dengan BUMN.

"Luas wilayah yang menjadi salah satu penyebab masih banyaknya potensi alam yang belum tergali, namun dengan adanya komunikasi dengan BUMN yang dijembatani oleh DPR diharapkan mampu menggali berbagai potensi untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.