Legislator: layanan BPJS di Kepulauan perlu pembenahan

Karimun, Kepri (ANTARA News) - Anggota Komisi VI DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau, Nyat Kadir menilai, pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di daerah kepulauan perlu dibenahi agar program Jaminan Kesehatan Nasional itu menjangkau lapisan masyarakat di tingkat bawah.

"Dari masukan yang saya terima dalam tukar pendapat di beberapa daerah pulau, termasuk di Karimun. Banyak warga yang tidak tahu apa itu BPJS. Ini kita catat sebagai laporan ke pusat, bahwa pelayanan BPJS Kesehatan di bawah masih kurang sehingga perlu adanya pembenahan," kata dia di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Jumat.

Nyat Kadir mengatakan, masyarakat di pulau-pulau banyak tidak tahu cara mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, membayar iuran bulanan serta mereka juga banyak yang tidak tahu manfaat dari program JKN tersebut.

"Keluhan yang sama juga kita temukan di Natuna, Batam dan daerah lain di Kepri. Saya kira niat dari program ini cukup baik, tapi manajemennya harus diatur dan diperbaiki," katanya menegaskan.

Menurut dia, kekurangan tenaga atau karyawan BPJS Kesehatan di daerah merupakan salah satu faktor belum maksimalnya pelayanan hingga daerah kepulauan.

Nyat Kadir yang diusung Partai NasDem itu mengaku mendapat informasi bahwa tenaga pelayanan BPJS di Karimun yang hanya tiga orang yang tentunya akan berdampak pada pelayanan, apalagi Karimun terdiri atas pulau-pulau.

"Bagaimana mungkin sosialisasi bisa dilakukan jika tenaganya saja tiga orang. Akibat sosialisasi yang minim, banyak warga di pulau-pulau tidak terakomodir dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Karena itu, kita akan sampaikan ini ke pusat agar perlu penambahan tenaga di daerah," ucapnya.

Untuk layanan di pulau-pulau, ia mengatakan BPJS Kesehatan tidak hanya menunggu, tetapi melakukan sistem "jemput bola" dengan mendatangi langsung warga masyarakat di kepulauan, untuk menjelaskan apa itu BPJS, cara mendaftar dan membayar iuran bulanan bagi peserta mandiri yang iurannya tidak ditanggung pemerintah.

"Di pulau-pulau terpencil tidak semuanya punya bank tempat membayar iuran, jadi perlu sebuah kebijakan bagaimana mereka bisa menyetor iuran dengan mudah tanpa harus mengeluarkan biaya untuk menyetor ke ibukota kecamatan atau kabupaten," kata dia.

Mantan Wali Kota Batam itu mengatakan, persoalan lain terkait pelayanan BPJS Kesehatan adalah minimnya fasilitas pada rumah-rumah sakit yang menjadi mitra. Ia mencontohkan di Rumah Sakit Awal Bros Batam, fasilitas tempat tidur untuk peserta BPJS sangat terbatas, sehingga banyak pasien yang menjadi peserta BPJS Kesehatan tidak dapat dilayani dengan cepat.

"Kami menjumpai sendiri, tempat tidur di Awal Bros cuma empat, sementara yang masuk daftar tunggu puluhan orang. Kadang ada yang ndak bisa masuk karena fasilitas tempat tidur tidak ada, dan ada pula yang sudah koma beberapa lama baru bisa terlayani," kata dia.