Kemenhub ubah skema pengelolaan pelabuhan jadi BLU

Jakarta (ANTARA News) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengubah skema pengelolaan pelabuhan unit pelaksana teknis dari sebelumnya yang akan diserahkan kepada swasta dan BUMN menjadi sebagai badan layanan umum.

Direktur Pengerukan dan Pelabuhan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Adolf R Tambunan saat ditemui di sela-sela diskusi yang bertajuk "Kepastian Pembangunan Pelabuhan Cilamaya untuk Logistik Nasional" di Jakarta, Kamis, mengatakan perubahan skema tersebut merupakan merupakan hasil rapat pimpinan, yakni pelabuhan itu akan dikelola sendiri oleh Kemenhubb sebagai badan layanan umum (BLU).

Adolf mengatakan BLU akan dikelola sendiri, sementara pengoperasian pelabuhan UPT itu dilakukan oleh para profesional dari luar kementerian.

"Kemungkinan BLU itu dikelola sendiri. Nilai lebihnya bisa tenaga ahli di luar pegawai, hasilnya untuk keperluan kantor itu sendiri," katanya.

Dia mengatakan hasil dari operasional pelabuhan itu untuk mendongkrak pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Kementerian Perhubungan.

"Pelayanan harus meningkat. Mulai ada target waktunya, inaportnet harus operasi, ada target waktu yang ditetapkan kepada kami," katanya.

Berdasarkan data Kemenhub, dari 50 pelabuhan yang rencana ditawarkan kepada BUP, telah dilirik oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II sebanyak 35 pelabuhan dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sebanyak tiga pelabuhan.

Adolf menjelaskan sebagian besar pelabuhan yang akan dikerjasama pemanfaatannya itu berada di wilayah Timur Indonesia, yang antara lain seperti di Pelabuhan Serui di Papua, Pelabuhan Tobelo di Maluku Utara, Pelabuhan Namlea di Maluku, Pelabuhan Baubau di Sulawesi Tenggara dan Pelabuhan Tual di Marauke.

Saat ini tercatat terdapat 2.155 pelabuhan umum di Indonesia yang terdiri dari 114 pelabuhan di bawah pengoperasian PT Pelindo.