Ahok: keributan mediasi akibat saya minta penjelasan

Saya cuma nanya ke Wali Kota, coba kamu jelaskan masuknya dana itu hasil bahasan dengan siapa?

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan keributan yang terjadi pada saat mediasi antara Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKi di Kementerian Dalam Negeri diakibatkan karena ia meminta Wali Kota Jakarta Barat menjelaskan dugaan penyelewengan dana.

"Jadi waktu itu saya minta Wali Kota memberikan penjelasan pada peserta mediasi tentang prosedurnya mengapa bisa masuk proyek yang bermasalah dalam APBD 2015," kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Kamis.

Gubernur yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, ia meminta Wali Kota Jakarta Barat untuk memberikan penjelasan demi membeberkan alasan adanya dana tambahan tersebut apakah ada permintaan dari pihak luar selain penyusun yang berhak.

"Saya cuma nanya ke Wali Kota, coba kamu jelaskan masuknya dana itu hasil bahasan dengan siapa? Awalnya dia nggak mau berdiri lalu saya bilang kalo kamu nggak mau berdiri berarti kamu terlibat, saya pecat kamu," ujar Basuki.

Dia juga mengatakan ketika sudah ada ancaman tersebut akhirnya Wali Kota Jakarta Barat berdiri tapi suasana tiba-tiba berubah tidak kondusif akhirnya rapat ditutup.

"Ketika Wali Kota berdiri dewan kayaknya panik dan marah-marah. Akhirnya rapat dihentikan lalu keamanan Kemendagri anjurkan saya lewat belakang," ujarnya.

Sebelumnya dikabarkan mediasi antara Gubernur DKI Jakarta dan DPRD di Kemendagri berlangsung cukup ricuh. Dari luar ruangan rapat sempat beberapa kali terdengar suara keributan.

"Jangan bohong Pak Gubernur!" teriak salah seorang di Ruang Sasana Bhakti Gedung Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Menurut anggota DPRD Fraksi PKS Slamet Nurdin, dalam ruangan tersebut yang marah-marah adalah Basuki dengan alasan marahnya mantan Bupati Belitung Timur itu disebabkan oleh upayanya untuk mengungkit masalah UPS dan hilangnya anggaran truk sampah dalam APBD 2013 dan 2014.

"Sebenarnya sudah mau ditutup dan mau ada closing statement Gubernur dan Ketua Dewan. Lalu dia membicarakan UPS," ujar Slamet.

Sementara itu Ketua dan Wakil Ketua DPRD seperti Prasetyo Edi Marsudi dan M Taufik enggan berkomentar perihal apa yang terjadi di dalam ruangan mediasi.

Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Abraham "Lulung" Lunggana langsung mengatakan mediasi buntu. "Deadlock!" kata Lulung.