Menteri PU: sebagian tol Trans-Sumatera beroperasi 2016

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan sebagian jalan tol Trans-Sumatera sudah ada yang bisa dioperasikan mulai 2016.

"Medan-Binjai sudah berproses dari 16 km (sudah) sepanjang 2 km. Rencananya bisa beroperasi 2016," kata Basuki di Kantor Presiden setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta, Kamis.

Sejumlah menteri dan pejabat terkait dipanggil Presiden Jokowi untuk rapat soal progres rencana pembangunan jalan Tol Trans-Sumatera.

Basuki mengatakan, ia melaporkan tentang perkembangan pembangunan proyek tersebut khususnya untuk bagian Bakauheuni-Tanjung Api-Api, 2.000 km membentang dari Bakauheuni sampai Banda Aceh.

"Tentu kita tidak bisa bangun sekaligus, kita lihat," katanya.

Dalam rangka pembangunan tol Trans-Sumatera ini juga ada Perpres Nomor 100 Tahun 2014 yang menugaskan BUMN yakni PT Hutama Karya untuk melaksanakannya. Perpres inilah yang rencananya akan direvisi agar ada BUMN lain yang bisa terlibat.

"Tapi pembangunan tol ini tentu tidak bisa sendiri, bersama-sama dengan BUMN lainnya," katanya.

Ia mengatakan, sampai saat ini perkembangan proyek mencakup empat ruas tol di Medan-Pinjai sepanjang 16 km, Palembang-Indralaya 22 km, Bakauheuni 138 km, dan Pekanbaru-Dumai.

Untuk Palembang-Indralaya, Menteri Basuki menegaskan, pembebasan lahan sudah "clear" sehingga akan segera ditindaklanjuti pelaksanaannya namun konstruksi harus benar-benar diperhatikan karena banyak terdapat rawa-rawa.

"Kalau Bakauheuni akan ground breaking April, pembebasan lahan Gubernur Lampung sudah sosialisasi, didisain semua sudah ok," katanya.

Sedangkan untuk ruas Pekanbaru diupayakan bisa beroperasi sebelum 2018, saat ini sedang dilakukan persiapan pembangunannya oleh PT Hutama Karya.

"Ini akan segera dilaksanakan karena sudah dilaporkan oleh Gubernur," katanya.

Ia menegaskan untuk mengoneksikan ekonomi Jawa dan Sumatera maka akan dimodernisasi dermaga baik di Merak, Banten maupun di Bakauheuni, Lampung.

Hal itu dilakukan untuk memperlancar arus konektivitas antar-pulau.

Menurut dia, ada beberapa regulasi yang akan dipermudah termasuk merevisi penugasan kepada Hutama Karya dan pembebasan lahan.

"Maka akan ada konsorsium BUMN yang melaksanakan itu. Dengan pinjaman lunak dengan Kemenkeu dan akan membentuk bank infrastruktur," katanya.