BI: pelemahan rupiah tidak berdampak pada APBN

Dulu saat masih menggunakan subsidi, kalau dolar (AS) naik maka biaya produksi BBM kita juga naik

Jakarta (ANTARA News) - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan, kondisi pelemahan Rupiah terhadap dolar AS tidak berdampak buruk bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Hal ini harus disadari masyarakat, karena penghapusan subsidi BBM tidak lagi membebani APBN. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini sudah mengikuti mekanisme pasar, tergantung dari dolar juga," kata Mirza di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, harga BBM yang diubah pemerintah dengan mengikuti mekanisme pasar sejak Januari lalu itu justru berpotensi meningkatkan pemasukan negara dari sektor perminyakan.

Ketika BBM masih memperoleh alokasi subsidi, beban APBN pada tahun-tahun sebelumnya menjadi sangat besar dan mempengaruhi alokasi dana pada sektor lain, ujar Mirza menjelaskan.

"Dulu saat masih menggunakan subsidi, kalau dolar (AS) naik maka biaya produksi BBM kita juga naik. Tapi masyarakat belum sadar, karena sudah disubsidi. Di sisi lain justru pengeluaran pemerintah untuk subdisi meningkat," katanya menjelaskan.

Dana subsidi untuk BBM dalam APBN-Perubahan 2015 menyusut drastis menjadi Rp81 triliun, atau sekitar 70,6 persen dari periode sebelumnya yang mencapai Rp276 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa nilai tersebut sudah termasuk pembayaran carryover tahun lalu pada PT Pertamina sebesar Rp25 triliun.

"Penurunan jumlah subsidi ini berdampak pada bertambahnya ruang fiskal sebesar Rp230 triliun, dan bisa kita gunakan untuk membayar hutang kepada Pertamina, PLN, dan pupuk atau benih," kata Bambang di Jakarta.

Dia menambahkan, tanpa adanya subsidi BBM menjadikan APBN-P 2015 menjadi lebih ideal dibandingkan anggaran sebelumnya yang dibuat penuh dengan risiko.

Ruang fiskal tersebut juga akan digunakan untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp37 triliun dan deviden berkurang menjadi Rp35 triliun dari yang semula sebesar Rp44 triliun.