Pinjaman luar negeri diprioritaskan untuk biayai proyek infrastruktur

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengajukan usulan pinjaman luar negeri lebih dari Rp15 miliar dolar AS untuk menjamin pelaksanaan proyek infrastruktur prioritas selama lima tahun ke depan.

"Sekarang ini lagi dilengkapi semua untuk diserahkan ke Bappenas. Setelah itu, Bappenas kelola lagi detailnya sebelum disetujui Wapres," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono dalam rilis Pusat Komunikasi Publik Kemenpupera yang diterima di Jakarta, Kamis.

Saat ini, Kemenpupera tengah mempersiapkan rincian anggaran pinjaman luar negeri guna diserahkkan ke Badan Perencanaan dan Penangunan Nasional (Bappenas).

Usulan pinjaman luar negeri dari Kemenpupera senilai 15-23 miliar dolar AS untuk menjamin pelaksanaan proyek infrastruktur prioritas selama lima tahun ke depan.

Sedangkan prioritas pinjaman akan dialokasikan untuk mendukung pengadaan akses air minum dan sanitasi layak yang mencapai 5 miliar dolar AS.

"Hal tersebut dalam upaya mendukung komitmen MDGs guna mengurangi masyarakat yang tidak dapat akses air minum. Bahkan ditargetkan 100 persen air aman untuk diminum," katanya.

Sementara untuk pembangunan jalan tol diusulkan senilai miliar dolar AS, konektivitas berupa pembangunan jalan dan jembatan 2 miliar dolar AS, serta untuk pembangunan waduk diusulkan 1,5 miliar dolar AS.

Sedangkan untuk rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi diusulkan 1,6 miliar dolar AS dan 1,6 miliar dolar AS untuk pembangunan perumahan.

Menurut Basuki, pemerintah memilih memanfaatkan dana pinjaman luar negeri karena dinilai masih memberikan fasilitas kredit yang ringan.

"Fasilitas kredit itu tidak dapat dimanfaatkan saat Indonesia memasuki kategori negara dengan pendapatan menengah," ucapnya.

Untuk tahun ini, Kemenpupera diwartakan telah menyerap anggaran pinjaman luar negeri mencapai Rp9 triliun dalam APBN-P 2015 di luar usulan anggaran yang baru akan diajukan.

Sebagian besar sumber pinjaman berasal dari Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA) dan Bank Dunia.

(M040)