London (ANTARA News) - Keanggotaan Fiji di Persemakmuran akan segera dibekukan setelah kudeta militer di negara tersebut pada pekan ini, kata para menteri luar negeri pada pertemuan darurat kelompok itu di London, kemarin. "Rejim militer Fiji harus dibekukan dari Dewan Persemakmuran sampai demokrasi dan aturan hukum pulih di negara itu," kata menteri-menteri dari sembilan negara anggota kelompok tersebut. Dengan pembekuan itu Fiji dilarang mengikuti pertemuan-pertemuan tingkat pemerintah dan kegiatan lain Persemakmuran dan larangan itu berlaku segera, namun bantuan teknis yang ada akan tetap diberikan, kata mereka. Sekretaris Jendral Persemakmuran Don McKonnon mengisyaratkan sebelumnya pekan ini setelah pemimpin militer Voreqe Bainimarama merebut kekuasan dalam kudeta tak berdarah Selasa bahwa keanggotaan Fiji di kelompok itu sangat mungkin dibekukan. Pengambilalihan kekuasaaan itu merupakan puncak dari konfrontasi beberapa bulan antara Perdana Menteri Laisenia Qarase dan Bainimarama, yang menuduh pemerintah melakukan korupsi dan menuntut mereka menarik undang-undang yang memberikan amnesti bagi para perencana kudeta 2000. "Kelompok Aksi Menteri Persemakmuran (CMAG) dengan suara bulat mengecam pengambilalihan kekuasaan oleh militer terhadap pemerintah Fiji yang terpilih secara demokratis, yang tidak menghormati wewenang perdana menteri dan parlemen," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan. "Kelompok itu sepakat bahwa pengambilalihan kekuasaan yang tidak konstitusional itu merupakan pelanggaran serius atas prinsip-prinsip mendasar Persemakmuran," katanya. CMAG mencakup sembilan negara yang bertugas menangani pelangagran serius terhadap nilai-nilai politik fundamental Persemakmuran. Para menteri luar negeri dan komisaris tinggi dari Kanada, Inggris, Lesotho, Tanzania, Papua Nugini, St Lucia, Malta, Malaysia dan Sri Lanka mengadakan perundingan dengan Sekretaris Jendral Don McKonnon di markas Persemakmuran Marlborough House. Fiji merdeka pada 1970 setelah di bawah kekuasaan Inggris selama 96 tahun dan telah mengalami empat kudeta sejak 1987, demikian AFP.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
