IAPI gelar eksibisi sosialisasikan "e-purchasing"

Anggaran pengadaan barang dan jasa 2015 tidak kurang dari Rp1000 tiliun. Sedangkan, BUMN tidak kurang dari Rp1400 triliun. Dana sebesar itu harus benar-benar dikelola dengan baik,"

Jakarta (ANTARA News) - Ikatan Ahli Pengadaan Barang Indonesia akan menggelar IAPI Procurement Forum and Expo pada 5-7 Mei 2015 di Jakarta untuk menyosialisasikan mekanisme pembelian barang dan jasa melalui elektronik atau e-purchasing.

"Seperti diketahui, Peraturan Presiden No.4/2014 tentang perubahan keempat Perpres No.54/2010 terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah memandatkan pembelian secara elektronik lewat eKatalog (ePurchasing), dan Presiden Joko Widodo menargetkan pembelian 1 juta barang melalui sistem e-Purchasing ini, ini salah satu upaya sosialisasi kami," kata Ketua DPP IAPI Ikak G. Patriastomo pada konfrensi pers di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan optimalisasi yang didukung efektivas dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa sangat dibutuhkan, mengingat pemerintah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk belanja barang dan jasa dalam APBN-Perubahan 2015.

"Anggaran pengadaan barang dan jasa 2015 tidak kurang dari Rp1000 tiliun. Sedangkan, BUMN tidak kurang dari Rp1400 triliun. Dana sebesar itu harus benar-benar dikelola dengan baik," ujar dia.

"E-Purchasing" dan juga mekanisme lelang proyek melalui elektronik atau "E-Tendering", kata Ikak, menjadi upaya untuk menjaga pengadan barang dan jasa ini dapat menjadi instrumen yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Dalam IAPI Procurement Forum and Expo (IPFE) yang akan digelar di Balai Kartini, ujar Ikak, akan terdapat sesi diskusi, seminar, pertemuan penyedia/vendor dan pameran produk dalam e-katalog.

IPFE ini diharapkan dapat mengundang seluruh pemangku kepentingan (stake holder) dari mulai penyedia barang transportasi seperti Agen Tunggal Pemegang Merek, penyedia alat kesehatan dan pertanian, penyedia dukungan teknologi dan informasi, penyedia alat konstruksi, pengelola pengadaan di Badan Usaha Milik Negara/Daerah, serta perusahaan peserta lelang.

"Forum ini akan membangun komunikasi antara pemangku kepentingan, selain kami akan berikan pameran untuk e-katalog yang akan memudahkan pembelian," ujar Ikak.

Dalam eksibisi tersebut, IAPI juga akan mengundang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengenalkan Vendor Management System (VMS) yang dapat memangkas waktu prakualifikasi, evaluasi kualifikasi sehingga percepatan penyerapan anggaran bisa dilakukan lebih awal.

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres Nomor 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Inpres Nomor 1/2015 untuk Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Presiden menginginkan pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan melalui pengadaan berbasiskan sistem elektronik (e-procurement) agar mekanismenya dapat lebih cepat, transparan dan akuntabel.