Komisi VII DPR dorong percepatan kelistrikan di NTB

Sekarang tidak lagi kita hanya mengkritik dan berkomentar, tetapi bagaimana mendorong agar Kementerian ESDM bisa mempercepat pembangunan kelistrikan di wilayah ini,"

Mataram (ANTARA News) - Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mendukung dan mendorong program Kementerian ESDM untuk membangun percepatan kelistrikan di Nusa Tenggara Barat guna mengatasi pemadaman akibat defisit daya listrik.

"Sekarang tidak lagi kita hanya mengkritik dan berkomentar, tetapi bagaimana mendorong agar Kementerian ESDM bisa mempercepat pembangunan kelistrikan di wilayah ini," kata politisi Nasdem itu saat berdialog dengan jajaran Dinas Pertambangan dan Energi NTB di Mataram, Rabu.

Menurutnya, kondisi kelistrikan di NTB sudah dalam taraf sangat memprihatinkan dibanding daerah-daerah lain di Indonesia. Pasalnya, elektrifikasi kelistrikan di provinsi ini hanya 67 persen alias terendah se Indonesia.

"Daerah lain itu sudah 80 persen elektrifikasi kelistrikannya, sedangkan NTB baru 67 persen," ujarnya.

Akibatnya, kata Kurtubi, pemadaman listrik sering terjadi di provinsi ini. Dikarenakan, kurangnya daya listrik menyusul rusaknya beberapa pembangkit listrik.

"Ini jelas sudah sangat mengganggu," katanya.

Ia mengatakan, selain persoalan difisit listrik, NTB dihadapkan pada persoalan tarif listrik yang begitu tinggi, bahkan tertinggi di Indonesia.

Sebab, NTB hingga saat ini 90 persen listriknya di pasok melalui Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan solar sebagai bahan bakarnya, baik yang dimiliki PLN maupun sewa.

Sedangkan, daerah lain sudah menggunakan PLTU, PLTG dan pembangkit listrik lainnya.

"Coba bayangkan, biaya pokok listrik per KWH dengan PLTD itu Rp3.500, PLTG itu Rp700-800, sedangkan PLTU Rp2.000. Tentu ini sangat mahal bahkan, kalau boleh dikatakan ini sangat jomplang sekali meski masih di subsidi oleh pemerintah," jelasnya.

Untuk itu, guna mengatasi defisit listrik di NTB yang terdiri dari dua pulau besar, yakni Lombok dan Sumbawa, kata politisi asal NTB ini, dalam waktu lima tahun ini pemerintah melalui Kementerian ESDM harus bisa membangun ketenaga kelistrikan di NTB.

Termasuk, mendorong kapasitas tenaga kelistrikan serta mengganti pembangkit listrik yang masih menggunakan bahan bakar minyak dalam hal ini sollar. Bahkan, mendorong penggunaan tenaga listrik terbaharukan.