"Hingga saat ini, PNPM telah mendampingi 622 kelurahan/desa di 72 kecamatan di 14 Kabupaten/Kota di Sumut, dimana melibatkan sekitar 3.000an kelompok keswadayaan masyarakat," ujar Tim Pelaksana (Team Leader OC-1 Konsultan Manajemen) PNPM Mandiri Wilayah Sumut, M Bajang Ahmadi di Medan, Selasa.
Bajang mengatakan itu saat melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Sumut H Tengku Erry Nuradi.
Dia mengakui, program PNPM Mandiri Perkotaan di Sumut telah berlangsung delapan tahun lebih di Sumut atau sejak 2006 .
Menurut Bajang, program PNPM Mandiri Perkotaan sendiri bertujuan membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.
Selain itu, program PNPM Mandiri Perkotaan juga diharapkan dapat membangun kelembagaan di kalangan masyarakat melalui kelompok-kelompok yang disebut dengan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).
"PNPM berharap tetap mendapat dukungan dari semua pemangku kepentingan agar keberadaan kelompok itu tetap eksis dan berkelanjutan mengingat menyusul kelompok tersebut merupakan organisasi yang memiliki modal sosial yang cukup besar," ujar Bajang.
PNPM sendiri juga terus melakukan sosialisasi terhadap tugas pendampingan kepada kelompok masyarakat agar manfaat program PNPM dapat dirasakan masyarakat.
Wagub Sumut, H Tengku Erry Nuradi, mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumut sangat mendukung PNPM dan berharap penyaluran dana dan proyeknya tepat sasaran agar mendorong pembangunan di Sumut.
Erry Nuradi, menyatakan, PNMP merupakan klaster kedua dari empat program penanggulangan kemiskinan dengan sasaran komunitas masyarakat dalam mengembangkan berbagai bentuk usaha.
Program tersebut juga sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat perkotaan untuk belajar mandiri.
"Tetapi pelaksana program di lapangan harus jeli menentukan masyarakat yang layak mendapat bantuan usaha. Jangan asal berikan, tanpa melakukan pengamatan secara konfrehensif," ujarnya.
Erry juga menyarankan PNPM untuk berkoordinasi dan menjalin kerja sama dengan sejumlah instansi terkait, termasuk pihak perbankan syariah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Dewasa ini, hampir semua bidang usaha dapat dijalankan dengan pola dan sistem syariah. PNPM juga dapat melakukan pendekatan sistem itu dalam mendorong pengembangan usaha masyarakat perkotaan," katanya.
Pewarta: Evalisa Siregar
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
