Perseteruan Ahok-DPRD jangan hambat layanan kesehatan

Jakarta (ANTARA News) - Perseteruan yang berlarut-larut antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan kalangan DPRD jangan sampai menghambat layanan kesehatan di ibukota karena terlambatnya pengesahan APBD tahun 2015.

"Saya melihat pertikaian antara Gubernur Ahok dan para anggota DPRD yang berujung belum turunya APBD 2015 harus segera dihentikan. Terlambatnya APBD 2015 membuat tunjangan pegawai Pemda dan berbagai proyek pembangunan khususnya bidang kesehatan menjadi tertunda," kata Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia DKI Jakarta (Papdi Jaya) Ari Fahrial Syam dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Ari Fahrial Syam, sebagai seorang praktisi klinis di Jakarta, dirinya merasakan bahwa kondisi perseteruan yang terus berlarut itu sungguh berbahaya bagi pembangunan ibukota.

Ari berpendapat, apa yang sedang terjadi saat ini membuat pembangunan Jakarta menjadi "terhenti" karena belum turunnya dana APBD 2015.

Ia mengingatkan bahwa peran DKI Jakarta dalam menyukseskan Sasaran Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) juga belum terlalu baik.

Angka kematian bayi di DKI Jakarta masih cukup tinggi yakni 22 per 1.000 kelahiran hidup serta angka kematian anak balita provinsi DKI Jakarta yaitu 31 kematian bayi per 1.000 kelahiran menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SKDI) 2012.

Selain itu, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Provinsi DKI Jakarta masih menduduki tempat tertinggi di antara provinsi lain di Indonesia yaitu 32,782 kasus berkontribusi 20 persen dari jumlah kasus HIV di Indonesia. Untuk penyakit TBC sendiri DKI Jakarta masih menempati 5 besar.

"Angka-angka statistik ini tidak akan membaik jika tidak ada dana APBD. Tidak adanya dana pembangunan dalam beberapa bulan terakhir ini jelas akan membuat status kesehatan DKI Jakarta menjadi buruk dan terus terpuruk dan ujung-ujungnya masyarakat khususnya masyarakat miskin terus menderita," ujarnya.

Ari menegaskan, semestinya para penentu kebijakan di wilayah DKI Jakarta itu malu kepada kader kesehatan yang terus bekerja tanpa pamrih membantu melayani kegiatan posyandu dan membantu memberikan imunisasi.

Selain itu, penentu kebijakan juga semestinya malu kepada para jumantik yang terus mencari jentik nyamuk walaupun uang transpor yang seharusnya menjadi hak mereka belum mereka terima.

"Saya salut kepada para petugas kesehatan di puskesmas dan RSUD yang terus memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat walaupun tunjangan kinerja daerah dan tunjangan fungsional belum dibayarkan. Mereka tetap melaksanakan imunisasi, baik ke Posyandu maupun ke sekolah-sekolah melalui UKS walaupun dengan uang transpor dari kantung sendiri," ucapnya.