Menkop Sarankan Para Pedagang Tanah Abang Tempuh Jalur Hukum

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koperasi Suryadharma Ali sarankan para pedagang tekstil Pasar Tanah Abang tempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah penggusuran terhadap mereka."Saya tidak ikut campur dalam urusan Pemprov DKI. Ketika kami (Kementerian KUKM) sedang rapat kerja dengan Komisi VI DPR tiba-tiba sekitar 200 pedagang pasar Tanah Abang minta pertolongan," kata Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Suryadharma Ali, di Jakarta, Jum`at.Ia membantah keterlibatannya dalam upaya penyelesaian konflik antara para pedagang pasar tanah abang dengan Pemprov DKI dan PD Pasar Jaya sebagai bentuk campur tangan urusan pemerintah daerah.Kementerian KUKM, Kamis (7/12) memfasilitasi pertemuan antara ratusan pedagang Tanah Abang, sebagian besar merupakan pengusaha UKM yang bergerak di bidang tekstil dan garmen, dengan Walikota Jakarta Pusat Muchayat dan PD Pasar Djaya, termasuk para anggota Komisi VI DPR."Kalau saya tidak peduli atau tutup kuping ketika ratusan pedagang Pasar Tanah Abang datang mungkin saya tidak dibilang campur tangan, tapi tidak mungkin, saya menutup kuping melihat mereka hadir ingin menyampaikan keluhan dan aspirasi," katanya.Pertemuan yang difasilitasi Kemenkop UKM itu justru untuk memfasilitasi dan mendengarkan permasalahan dari semua pihak. Dalam pertemuan itu, Menkop UKM meminta penundaan pengosongan pasar Tanah Abang, khususnya Blok B, C, D, dan E."Kami dengar dari pedagang, mereka telah didzalimi oleh Pemprov dan pengembang. Tapi menurut pengembang (developer) dan Pemrov DKI tidak ada yang mendzalimi, cuma saja ada pedagang yang minta kios, setelah diberi mereka minta lagi kemudian minta kios itu diuangkan. Ini kan menarik ketika semua pihak diketemukan," katanya."Kemudian ada informasi, 60 persen kios di Blok A sudah diterima dan dioperasi karena blok A lebih baik dibandingkan blok lainnya. Kami ini mencoba mendengarkan semua masukan. Saya kesal dengan Pemprov DKI menolak untuk menunda pengosongan hanya beberapa hari hingga dialog ini mencapai titik temu," katanya.Oleh karena Pemprov DKI kurang berkenan Kementerian KUKM membantu penyelesaian masalahnya maka, "Kami sarankan para pedagang untuk melaporkan ke KPK atau kepolisian bila ada korupsi dalam pembangunan atau renovasi pasar Tanah Abang," kata Suryadharma Ali. (*)

Copyright © ANTARA 2006