Jakarta (ANTARA News) - DPR RI menyatakan sangat prihatin dengan dua situasi terakhir yakni kelangkaan minyak tanah (kerosene) dan pupuk yang keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat. Keprihatinan itu dinyatakan oleh Ketua DPR RI Agung Laksono saat menutup masa sidang ke-2 di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat, menjelang memasuki masa reses hingga 7 Januari mendatang. Kelangkaan minyak tanah terjadi di berbagai daerah, termasuk Ibukota Jakarta dan sekitarnya. "Kita melihat antrian masyarakat hanya untuk memperoleh 8-10 liter minyak tanah. Ini sesuatu yang sangat memalukan dan seharusnya tidak boleh terjadi," kata Agung. Padahal, menurut penjelasan Pertamina, ketersediaan stok minyak tanah mencukupi, lalu di mana kesalahannya. Masyarakat menduga telah terjadi penyelewengan dalam pendistribusiannya. Karena itu, Pertamina harus bertanggungjawab, demikian pula Menteri ESDM. "Kita prihatin dan sedih melihat rakyat masih saja dibuat sengsara", katanya. Mengenai kelangkaan pupuk, Agung menyatakan, kelangkaan pupuk bersubsidi dan mahalnya harga pupuk di masyarakat saat ini berpotensi merugikan petani. Persoalan ini juga mendapat perhatian dalam rapat-rapat kerjanya dengan pemerintah. "Masalah ini sangat memprihatinkan karena terjadi setiap musim tanam dan hal ini tentu sangat memberatkan petani yang memang termasuk kelompok masyarakat miskin dan kondisi mereka pun tidak kunjung membaik," katanya. Kelangkaan dan mahalnya harga pupuk saat ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah memberikan perlindungan kepada petani. Karena itu, DPR mengharapkan agar masalah kelangkaan pupuk bersubsidi tidak terjadi khususnya pada saat petani memasuki musim tanam. Dalam kaitan ini pula, DPR perlu melakukan pengawasan lebih intensif, tambahnya.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006
