Menko Maritim rapat bahas penurunan "dwelling time"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo menggelar rapat koordinasi pertama bersama para jajaran menteri untuk mengurangi waktu bongkar-muat dan sandar kapal (dwelling-time) di pelabuhan-pelabuhan Indonesia.

"Ini adalah tindak lanjut rapat terbatas pada pekan lalu bersama Presiden untuk mencoba menurunkan dwelling time sesuai rekomendasi Ombudsman," kata Menko Indroyono setelah rapat koordinasi tata kelola kepelabuhanan di Kantor Kemenko Maritim di Jakarta, Senin.

Rapat itu dihadiri Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Ketua Ombudsman, Kepala Badan Karantina Kementerian Pertanian, Pelindo serta deputi dari sejumlah kementerian di bawah Kemenko Maritim.

Indroyono menuturkan, dalam rapat yang berlangsung hampir dua jam itu, sebanyak 16 kementerian/lembaga telah setuju dan siap untuk menurunkan "dwelling time" di pelabuhan.

"Dari 16 kementerian/lembaga itu, kami bagi tiga kelompok yaitu pre-clearance-custom di mana di situ adalah upaya sebelum masuk Bea Cukai, clearance-custom atau proses di Bea Cukai, dan post-clearance-custom atau setelahnya," katanya.

Masing-masing kelompok itu, lanjut Indroyono, punya target untuk memangkas waktu dalam proses bongkar muat di pelabuhan.

Harapannya kedepan, waktu bongkar-muat di pelabuhan akan memakan waktu rata-rata 4,7 hari dengan rincian 2,7 hari di proses "pre-clearance-custom" atau pra-pabean, 0,5 hari di "clearance-custom" atau pabean, dan 1,5 hari untuk "post-clearance-custom".

"Jadi waktu bongkar-muat akan rata-rata 4,7 hari dari yang sekarang sekitar delapan hari," katanya.

Indroyono juga mengatakan, pihaknya akan memanfaatkan Indonesia National Single Window (INSW) yang sudah ada sebagai sistem layanan pelabuhan satu atap layaknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) milik Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sistem tersebut digunakan, menurut dia, digunakan lantaran hingga saat ini hampir sebagian kementerian/lembaga sudah menggunakan sistem online.

Sistem tersebut, lanjut Indroyono, merupakan modal yang bisa dioptimalkan dan digarap bersama untuk mengurangi "dwelling time" yang selama ini menjadi salah satu faktor membengkaknya biaya logistik.

"Prinsipnya semua kementerian dan lembaga siap untuk melaksanakan arahan Bapak Presiden yaitu membuat prosesnya lebih sederhana sehingga bisa menurunkan biaya logistik kita yang sekarang masih 24,5 persen menjadi di bawah 20 persen," katanya.