Jakarta (ANTARA News) - Departemen Luar Negeri Jepang akan mengirimkan sebuah tim pemantau pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada 11 Desember 2006. Keterangan dari Kedutaan Besar (Kedubes) Jepang di Indonesia, Jumat, mengatakan tim pemantau pemilihan itu beranggotakan enam orang, termasuk staf dari Kedubes Jepang di Indonesia dan Konsulat Jenderal Jepang di Medan serta staf dari kantor JICA di Indonesia. Menurut rencana, tim tersebut akan berada di NAD sebelum pelaksanaan Pilkada hingga selesai untuk menyaksikan suasana dan keadaan pelaksanaan pemberian suara hingga perhitungan suara. Selama ini Pemerintah Jepang telah memberikan bantuan bagi perdamaian di NAD. Pemerintah Jepang menyambut baik kemajuan proses perdamaian dan mengharapkan agar Pilkada kali ini yang sangat penting bagi terbinanya perdamaian secara berkesinambungan di NAD, dapat berlangsung secara adil dan lancar. Berkenaan dengan Pilkada tersebut, Pemerintah Jepang juga telah memberi Bantuan Hibah Grass-roots untuk Keamanan Manusia sekitar 80 ribu dolar AS kepada Komite Independen Pemilihan (KIP) sebagai bantuan pendidikan bagi para pemilih. Berbeda dengan Pilkada sejenis yang digelar di berbagai belahan Indonesia, Pilkada Aceh jauh-jauh hari telah mengundang perhatian masyarakat internasional. Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda telah menerima permintaan dari berbagai negara dan organisasi internasional untuk memantau pelaksanaan Pilkada di Aceh yang dijadwalkan berlangsung 11 Desember 2006. "Tidak ada persoalan terhadap keinginan berbagai pihak untuk memantau Pilkada Aceh," kata Menlu awal November 2006. Uni Eropa, Amerika Serikat dan berbagai negara Eropa serta Jepang telah menyatakan minatnya untuk memantau Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Aceh. Wirajuda juga telah menandatangani surat keputusan bersama dengan Menteri Dalam Negeri Moh. Ma`ruf tentang pengaturan pemantauan oleh tim pemantau luar negeri. Menlu mengatakan, kehadiran para pemantau asing itu dapat membuktikan kepada negara lain bahwa Pilkada Aceh berlangsung aman dan damai. Pilkada Aceh tercatat sebagai yang terbesar di Indonesia. Selain memilih gubernur-wakil gubernur, Pilkada itu juga memilih bupati dan walikota di 19 kabupaten/kota di seluruh Provinsi NAD. Selain Uni Eropa, lembaga pemantau asing seperti IRI dan ANFREL juga berencana mengirimkan relawan untuk memantau Pilkada Aceh. Lembaga pemantau nasional dan lokal, seperti Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR), Forum LSM Aceh, dan Aceh International Recovery Forum (AIRF), juga akan ikut memantau Pilkada di Serambi Mekah.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
