Jakarta (ANTARA News) - Departemen Perhubungan (Dephub) bersiap meluncurkan program insentif untuk proyek bus massal (Bus Rapid Transit/BRT) kepada pemerintah daerah di 15 kota besar Indonesia."Insentifnya 10 bus kepada pemerintah daerah yang berminat. Prasarana berupa koridor bus dan lainnya tanggung jawab mereka," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Dephub, Iskandar Abubakar, kepada pers, di Jakarta, Jumat.Dikatakannya, sejauh ini yang menyatakan minatnya secara serius adalah Bandung dan Bogor, dan dua kota ini tahun depan sudah merencanakan pembangunan koridor busnya, sedangkan kota lain yang ditawarkan, antara lain Tanggerang, Depok, Bekasi, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Palembang, Medan, Lampung, Batam dan Makassar.Menurut Iskandar, selain badan usaha milik daerah, perusahaan bus swasta juga bisa menjadi operator BRT."Kalau banyak peminatnya, penentuan operator dilakukan dengan cara tender. Operator yang terpilih akan terikat kontrak selama 10 tahun," kata Iskandar.Ditegaskannya, penawaran proyek BRT tersebut untuk mengoptimalkan transportasi publik sekaligus mengurangi pemakaian kendaraan pribadi."Sama halnya dengan di Jakarta, lalu lintas dan kendaraan di beberapa kota sudah terlalu padat," kata Iskandar.Penasehat Tranportasi, Lingkungan dan Prasarana Kerjasama Teknik dari Jerman, Manfred Breithaupt mengatakan, untuk kondisi kota yang sudah terlalu padat, proyek BRT lebih tepat dan efisien dibanding moda transportasi lain."Pembangunan prasarananya cepat dan biayanya jauh lebih murah dibandingkan kereta atau monorel. Di beberapa kota di negara berkembang, seperti di Bogota, Kolombia, proyek BRT berjalan sukses," kata Manfred.Ia juga mengatakan, salah satu kunci penentu keberhasilan BRT, yakni masalah ketepatan waktu dan kapasitas angkut, karena itu pemilihan jenis atau model armada sangat menentukan.Senada dengan Manfred, Direktur Lembaga Transportasi dan Kebijaksanaan Pembangunan Regional Asia, John Ernts, menambahkan bahwa bercermin dari pengoperasian Bus Way di Jakarta, maka pengaturan keluar masuk penumpang memang harus diperhitungkan. "Bus harus dibuat pintu khusus untuk masuk dan keluar, sehingga laju bus tidak terhambat terlalu lama," demikian Ernts. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006
