Mensos: Distribusi raskin mampu turunkan harga beras

Supaya gejolak harga beras di pasaran itu bisa mengalami proses penetrasi dari distribusi raskin."

Bogor (ANTARA News) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan penyaluran beras untuk warga miskin (raskin) secara tepat sasaran bisa menurunkan harga beras hingga 50 sampai 60 persen sehingga prosesnya harus segera dilakukan.

"Titik-titik yang sudah saya monitor, ketika raskin didistribusikan secara tepat waktu dan tepat sasaran ini bisa mereduksi harga beras hingga 50 sampai 60 persen," katanya di Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu.

Khofifah mengemukakan adanya keterlambatan dalam mendistribusikan raskin di sejumlah wilayah, hingga Jumat kemarin, karena Sabtu dan Minggu tidak ada distribusi, dan jumlah yang sudah disalurkan baru 45 persen dari total distribusi nasional.

Dikatakannya raskin untuk bulan November dan Desember sudah dibagikan pada Januari 2015, sedangkan raskin untuk Januari 2015 baru diluncurkan secara resmi pada 28 Januari, sehingga proses distribusi untuk Februari kembali terlambat.

"Besok sudah 2 Maret, jadi awal bulan ini saya minta tolong untuk raskin segera didistirbusikan. Kalau yang Februari belum didistribusikan, saya minta tolong disalurkan untuk dua bulan itu sekaligus," katanya.

Ia menyatakan stok beras di Bulog untuk raskin tersebut cukup, dan begitu juga dengan anggaran untuk penyaluran raskin memang tersedia sehingga tidak ada alasan untuk tidak mendistribusikannya.

"Supaya gejolak harga beras di pasaran itu bisa mengalami proses penetrasi dari distribusi raskin," katanya.

Ia mengatakan beras raskin menyasar 15,5 warga miskin yang menjadi sasaran dimana setiap keluarga mendapat 15 kilogram setiap bulannya dengan anggaran yang digelontorkan sebesar Rp18,8 triliun.

"Kita tidak bisa bergerak dari APBN yang memang mengalokasikan anggaran Rp18,8 triliun, pada posisi itu kalau per keluarga mendapat 15 kg beras raskin per bulan bisa mengover 15,5 juta rumah tangga miskin," katanya.

Mensos menambahkan jika kemudian ada perluasan, maka masing-masing daerah sesuai dengan kuota yang ada bisa menyampaikan usulan kemungkinan dilakukan redistribusi tambahan bagi rumah tangga sasaran (RTS).

"Tetapi, tetap kuotanya untuk 15,5 juta RTS per keluarga mendapat 15 kg, dananya Rp18,8 triliun," demikian Khofifah.