SBY: hukum harus jadi panglima

... Selain kekuasaan, ternyata kata juga mampu menggoda. Speak and word can corrupt...

Jakarta (ANTARA News) - Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengatakan, hukum harus menjadi panglima di Indonesia, bukan politik.

"Hukumlah yang harus menjadi panglima di negeri ini, bukan politik, karena hukum mampu memberikan kepastian-kepastian," katanya, dalam peluncuran buku biografi mantan Menteri Luar Negeri, Mochtar Kusuma-atmadja, di Jakarta, Sabtu.

SBY mencontohkan pernyataannya dengan penjelasan mengenai gagasan Wawasan Nusantara yang diperkenalkan Mochtar Kusuma-atmadja.

"Wawasan Nusantara merupakan landasan hukum yang mampu menghadirkan kepastian batas laut dan kontinen," katanya.

Dalam sambutannya, SBY menyebut Mochtar Kusuma-atmadja sebagai pemimpin dan negarawan Indonesia.

"Pemikiran Mochtar sebagai pemimpin dan negarawan telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah negeri," katanya.

SBY mengatakan ketika dunia berubah, tantangannya juga ikut berubah sehingga pemimpin dan tokoh bangsa pada zamannya harus ikut mengalami perubahan.

"Pemimpin harus adaptif, responsif dan cerdas. Romantisme masa lalu tidak boleh membelenggu, harus responsif sesuai semangat zaman," katanya.

SBY juga menyebut Mochtar sebagai perintis implementasi smart power dalam konsep diplomasi Indonesia.

Smart power, menurut SBY, merupakan gabungan dari soft power dan hard power, yang telah dikenal sebagai konsep kekuatan negara-bangsa dalam ilmu hubungan internasional.

"Selama menjadi diplomat, Mochtar Kusuma-atmadja ada kalanya tegas dan ada kalanya lunak. Hubungan internasional Indonesia terjaga baik dalam kepemimpinannya, terutama di ASEAN," katanya.

Di akhir sambutannya, SBY memberikan pernyataan yang mengandung canda. "Selain kekuasaan, ternyata kata juga mampu menggoda. Speak and word can corrupt," kata SBY, mengakhiri sambutannya. Tidak dijelaskan lagi apa maksudnya dan kepada siapa ucapan itu ditujukan.

Mochtar Kusuma-atmadja dikenal sebagai konseptor dari Deklarasi Pemerintah RI 13 Desember 1957 atau Deklarasi Djuanda mengenai prinsip negara kepulauan yang terkenal sebagai Wawasan Nusantara.

Mochtar Kusuma-atmadja menjabat sebagai Menteri Kehakiman periode 1974-1978 dan Menteri Luar Negeri 1978-1988.