Paripurna DPRD DKI sepakati penggunaan hak angket

Jakarta (ANTARA News) - Setiap fraksi DPRD DKI menyampaikan pandangan dan sikap dalam rapat paripurna pengusulan hak angket untuk Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait pengajuan RAPBD yang menurut anggota dewan menyalahi aturan.

"Kami sepakat dengan apa yang disampaikan saudara Jubir (Fahmi Zulfikar), di samping itu sikap arogansi, angkuh, sombong dan tidak mengenal sopan santun yang ditunjukan gubernur di hadapan publik, selalu melecehkan anggota legislatif," ucap juru bicara Fraksi Partai Demokrat dan Amanat Nasional (PD-PAN) Ahmad Nawawi saat membacakan pandangan fraksinya di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis.

Nawawi juga mengatakan bukan hanya fraksi PD-PAN namun seluruh fraksi secara bulat menyetujui hak angket atas pelanggaran Gubernur DKI Jakarta dan mudah-mudahan tidak berhenti di paripurna tetapi langsung ditindaklanjuti.

Hal senada disampaikan delapan fraksi lainnya yaitu PDIP, Gerindra, PKS, PPP, Hanura, Golkar, Nasdem dan termasuk PKB di dalamnya menyatakan setuju secara bulat dan mendukung penuh terhadap usulan hak angket pada Gubernur DKI Jakarta.

"Fraksi PPP DPD DKI Jakarta sangat meyetujui usulan hak angket ini dilaksanakan, tidak ada kompromi sedikit pun dalam hak angket ini," kata Maman Firmansyah dari Fraksi PPP.

Sementara itu, Fraksi Nasdem yang membacakan pandangannya terakhir menyatakan dukungannya untuk pelaksanaan angket karena ibukota butuh pemimpin beretika.

"Sebagaimana dengan fraksi yang lain, tentunya kami sangat setuju dan mendukung dilaksnakannya hak angket inj karena kita warga DKI membutuhkan, pimpinan yang bermartabat dan beretika," kata perwakilan Nasdem Hasan Basri.

Saat pembacaan pandangan setiap fraksi itu, mayoritas ruang paripurna DPRD DKI bergemuruh dengan suara tepuk tangan dan teriakan dari pengunjung. "Betul! Lengserkan Ahok!," kata pengunjung dari bagian belakang.

Sementara itu, Panitia investigasi belum dibentuk dalam rapat paripurna tersebut yang sebelumnya dijadwalkan akan langsung disahkan dalam paripurna hari ini (26/2). Namun ketua panitia investigasinya masih tetap Jhonny Simanjuntak yang merupakan ketua Fraksi PDIP.