Pertumbuhan penduduk Aceh turun ke 2,8 persen

Banda Aceh (ANTARA News) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Propinsi Nangroe Aceh Darussalam mencatat laju pertumbuhan penduduk Aceh turun menjadi 2,8 persen sejak lima tahun terakhir.

"Pertumbuhan penduduk Aceh sempat mencapai 3,1 persen. Namun, kini turun menjadi 2,8 persen," kata Sekretaris BKKBN Aceh Muhammad Razali, di Banda Aceh, Selasa.

Pertumbuhan sebesar 2,8 persen kata Razali, sama artinya dengan rata-rata keluarga di Aceh memiliki kurang dari tiga anak.

Pertumbuhan sebesar itu akan terus ditekan hingga angka ideal rata-rata dua per keluarga.

"Kami terus berupaya menekan angka laju pertumbuhan penduduk tersebut. Paling tidak, setiap keluarga sedikitnya hanya memiliki dua anak," katanya.

Selain menekan angka pertumbuhan penduduk, BKKBN Aceh terus berupaya menyosialisasikan program keluarga berencana kepada masyarakat di provinsi ujung barat Indonesia tersebut.

Program keluarga berencana ini lebih ditekankan kepada kesehatan reproduksi, terutama ditujukan kepada perempuan muda. Tujuannya untuk menekan angka kematian ibu dan anak.

"Tujuan program keluarga berencana ini adalah bagaimana menciptakan kesehatan reproduksi. Dengan program ini diharapkan saneorang ibu bisa merencanak kehamilan yang sehat serta menghindari kehamilan berisiko," katanya.

Sementara itu, Kepala Subdit Analisis Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat Budi Mulia mengatakan, pihaknya akan lebih mengutamakan tetap memfokuskan isu-isu kependudukan.

"Selama ini, isu kependudukan dianggap tidak penting. Kependudukan hanya dilihat secara angka. Seharusnya kependudukan ini dilihat dari sumber daya," ungkap Budi Mulia.

Untuk mengembangkan isu-isu kependudukan itu, kata dia, BKKBN akan menyesuaikan program kerja dengan program pemerintah daerah, sehingga pertumbuhan penduduk sejalan dengan perkembangan daerah.

"Karena itu, kami mendorong BKKBN Aceh desain kependudukan. Desian kependudukan ini penting dan akan disandingkan dengan program pemerintah daerah," kata Budi Mulia.

(KR-HSA)