Kediri (ANTARA News) - Bupati Kediri, Sutrisno, meminta Departemen Agama (Depag) tidak mempersulit proses pemeriksaan kesehatan sebagaimana dikeluhkan para jamaah calon haji (JCH) di daerahnya. "Saya banyak sekali menerima keluhan dari para JCH, karena merasa dipersulit saat hendak melakukan pemeriksaan kesehatan," kata Sutrisno di Kediri, Jatim, Kamis. Untuk menindaklanjuti keluhan yang disampaikan para JCH tersebut, pihaknya akan memanggil instansi yang berwenang terkait dengan pemeriksaan kesehatan JCH asal Kabupaten Kediri. "Tahun ini saja saya mendapatkan keluhan seperti ini karena tahun-tahun sebelumnya proses pemeriksaan kesehatan tidak serumit ini," ujarnya mengungkapkan. Sementara Kepala Seksi Haji Kantor Depag Kabupaten Kediri, Kholiq Nawawi, mengakui bahwa proses pemeriksaan kesehatan tahun ini jauh lebih rumit ketimbang tahun lalu. "Sebenarnya sejak lama aturan di Depag seperti ini, tapi baru sekarang diimplementasikan, sehingga banyak JCH yang merasa kaget," katanya beralasan. Lebih lanjut dia menjelaskan, para JCH diharuskan melakukan pemeriksaan kesehatan sebanyak dua kali, yakni medical cek-up di laboratorium swasta dan di rumah sakit umum daerah setelah menerima surat rekomendasi dari Puskesmas. "Pada tahun ini pula, biaya pemeriksaan kesehatan ditanggung JCH sendiri dan bukan termasuk bagian dalam BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya," ujarnya menambahkan. Oleh sebab itu, banyak JCH di Kabupaten Kediri yang terpaksa sampai mengeluarkan biaya periksa kesehatan antara Rp300 sampai Rp500 ribu per orang. "Padahal, kalau kesehatan JCH tidak beresiko, biaya pemeriksaan kesehatan hanya Rp140.000 ditambah retribusi sebesar Rp25.000, sesuai peraturan yang dikeluarkan Depag," ungkapnya. Sementara dari sebanyak tujuh orang JCH asal Kabupaten Kediri yang gagal berangkat ke Tanah Suci pada 21 Desember 2006 mendatang, tercatat lima diantaranya karena faktor kesehatan yang tidak mengijinkan.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006
