Pemprov DKI upayakan integrasi tiket transportasi massal

Kalau sudah terintegrasi, cukup satu kali membayar, warga bisa memilih jenis transportasi massal yang ingin dinaikinya sehingga tidak perlu membayar dobel

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk mengintegrasikan sistem pembayaran seluruh transportasi massal yang beroperasi di wilayah Ibu Kota.

"Rencana ke depan, kami ingin pembayaran seluruh jenis transportasi massal digabung. Jadi warga tidak perlu sampai membayar berkali-kali," kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut dia, dengan integrasi tersebut, sistem pembayaran transportasi massal baik Kereta Rel Listrik (KRL), Transjakarta, Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTB), Kopaja AC maupun Mass Rapid Transit (MRT) akan disatukan.

"Kalau sudah terintegrasi, cukup satu kali membayar, warga bisa memilih jenis transportasi massal yang ingin dinaikinya sehingga tidak perlu membayar dobel," ujar Basuki.

Lebih lanjut mantan Bupati Belitung Timur itu mengakui integrasi sistem pembayaran tiket nantinya akan berdampak terhadap kenaikan harga tiket transportasi masal.

Akan tetapi, dia menuturkan Pemprov DKI akan memberikan subsidi terhadap harga tiket tersebut. Dana subsidi itu akan diambil dari alokasi anggaran Public Service Obligation (PSO).

"Konsepnya adalah misalnya harga tiket Rp10.000. Nanti warga hanya cukup membayar Rp5.000 atau Rp6.500, sedangkan sisanya merupakan subsidi dari kita," tutur Basuki.

Meskipun demikian, dia mengungkapkan integrasi sistem pembayaran tiket transportasi masal tersebut akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena banyaknya koordinasi yang harus dilakukan oleh berbagai pihak.

"Karena kita ingin nantinya semua angkutan umum di Jakarta berada di bawah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kita, yaitu PT Transjakarta. Ini pasti butuh waktu yang tidak sebentar. Tapi kita akan terus upayakan," ujar Basuki.