Khartoum desak AS pertimbangkan lagi sanksi atas Sudan

Khartoum (ANTARA News) - Pemerintah Sudan pada Minggu (22/2) mendesak Amerika Serikat agar mempertimbangkan kembali sanksi sepihaknya atas Sudan.

Pemerintah Sudan memandang bahwa sanksi itu merugikan rakyatnya dan mempengaruhi kondisi ekonomi negeri itu, demikian laporan kantor berita SUNA.

Asisten Wakil Menteri AS di Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja Steven Feldstein pada MInggu memulai kunjungan ke Sudan, tempat ia bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Sudan Abdalla Hamad Al-Azraq.

"Pertemuan itu membahas sejumlah masalah keperihatinan bersama dan diwarnai oleh keterbukaan," kata Al-Azraq sebagaimana dikutip SUNA.

Ia mengatakan ia memberitahu pejabat Amerika tersebut bahwa Sudan senang dengan pencabutan sebagian sanksi AS, kata Xinhua, Senin pagi.

"Saya memberitahu dia kami berharap sisa sanksi sepihak tersebut akan dipertimbangkan kembali sebab semua itu berdampak pada ekonomi dan kondisi politik di negeri ini," katanya.

Pekan lalu, Kantor Pemantauan Aset Luar Negeri di Departemen Keuangan Departemen Amerika Serikat (OFAC) mengumumkan telah mengendurkan sanksi AS atas Sudan dengan mengizinkan ekspor perangkat keras dan perangkat lunak komunikasi pribadi termasuk telepon pintar dan laptop.

Khartoum menyambut baik tindakan itu.

Hubungan Sudan-Amerika saat ini menghadapi tanda terobosan saat kedua pihak mulai saling mengunjungi oleh pejabat senior guna mengadakan dialog untuk membahas banyak masalah yang menghalangi normalisasi penuh hubungan bilateral.

Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi atas Sudan sejak 1997 dan memasukkan negara Afrika tersebut ke dalam daftar negara yang menaja terorisme.